Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia (FRI), di Kantor Kemendagri, Senin (29/3). MoU tersebut, terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan.
“Yang terbaik adalah kami membuat kebijakan bagi para pengambil kebijakan, baik pusat maupun daerah disertai dengan platform teori dan data yang kuat secara ilmiah,” ujar Tito.
Menurut Mendagri, keberadaan data desa yang presisi bakal memberi manfaat untuk pembangunan desa. Pasalnya, desa memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia. Dan setiap tahunnya pemerintah juga telah mengucurkan dana desa.
“Kalau kita melihat keseriusan untuk pengelolaan desa ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, menurut saya sangat luar biasa,” serunya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa.
Dengan adanya data desa presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga data spasial. “Bagi kami data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak (berdasarkan) katanya siapa, tetapi secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti,” kata Mensos.
Sementara itu, Ketua FRI Arif Satria menjelaskan, data desa presisi merupakan salah satu inovasi yang sudah berkembang di masyarakat dan akan terus ditingkatkan keakuratannya. “Apa pun data yang saat ini ada harus terus kami sempurnakan dengan berbagai metodologi yang terus kami sempurnakan,” ucap Arif.(jpn/wan)