Malang (KN) – Sebanyak 10.038 lahan milik masyarakat Jatim tersertifikasi berkat proyek operasi nasional agraria (Prona).Penyerahan sertifikasi tersebut dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan Jalil, dan Gubernur Jatim Soekarwo.
Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi Serta Kerjasama Akses Reforma itu diserahkan oleh Presiden di Lapangan Rampal, Kabupaten Malang, Rabu(24/5/2017) siang.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu m mengungkapkan rasa syukur dengan diberikannya sertifikat tersebut. Prona, merupakan program luar biasa khususnya bagi masyarakat yang sudah lama menantikan mempunyai sertifikat atas tanah. “Dengan diserahkannya sertifikat, masyarakat Jatim akan bahagia,” jelasnya.
Menurut gubernur, banyak manfaat dengan masyarakat mempunyai sertifikat atas tempat tinggalnya. Salah satunya adalah dalam hal meraih akses modal. Masyarakat bisa menggunakan sertifikat untuk dijadikan agunan saat mengajukan pinjaman kepada bank. Selama ini, kendala masyarakat dalam memperoleh akses permodalan di bank adalah tidak adanya jaminan yang bisa dijadikan agunan. “Pihak bank, akan menolak pengajuan pinjaman apabila jaminannya masih berstatus petok D atau letter C. Dengan adanya sertifikasi ini, masyarakat bisa mengembangkan usahanya melalui pinjaman ke bank,” ungkap Pakde Karwo.
Selain itu, masyarakat juga diuntungkan dengan adanya kerjasama antara semua pihak ,khususnya pemerintah dan perbankan. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan diberikan kemudahan bagi masyarakat yang telah memperoleh sertifikasi lahannya untuk memperoleh akses ke perbankan.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menuturkan dari 126 juta bidang lahan yang dimiliki oleh masyarakat di seluruh Indonesia, hanya 39 persen yang telah bersertifikat. Sisanya masih belum ada sertifikatnya. Oleh sebab itu, pihaknya mengupayakan agar setiap masyarakat yang memiliki bidang lahan bisa memperoleh sertifikat. Pada tahun ini ditargetkan 5 juta sertifikat bisa dikeluarkan. ” Tahun depan saya targetkan 7 juta sertifikat keluar. Pada tahun 2019 direncanakan bisa mengeluarkan 9 juta sertifikat, “tuturnya.
Jokowi sapaan akrab Presiden RI menjelaskan, pada tahun ini, khusus Jatim diupayakan dikeluarkan 500 ribu sertifikat. Angka tersebut, akan bertambah tiap tahunnya.
Presiden RI menambahkan tujuan dari dikeluarkan sertifikat adalah menghindari sengketa kepemilikan. Sebagian besar masyarakat, telah menduduki lahan 20 tahun lebih akan tetapi tidak mempunyai bukti secara hukum kepemilikannya. Kebanyakan masih berupa Letter C , Petok D dan surat kepala desa.” Sertifikat menghindarkan adanya kepemilikan ganda, sehingga terjadi konflik,” tambahnya. (hms/dw)