Jakarta, mediakorannusantara.com– Presiden mengaku senang dengan adanya komitmen pembelian produk dalam negeri oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam e-katalog yang mencapai Rp802 triliun. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun telah mencapai sebesar Rp296 triliun.
Tetapi Presiden meminta dalam realisasinya pembelian produk dalam negeri oleh K/L dan Pemda, harus segera dilakukan karena, baru mencapai 10 persen dari komitmen tersebut.
“Yang kita perlukan adalah realisasi bagaimana merealisasikan karena realisasi (belanja produk dalam negeri) masih dibawah 10 persen,” kata Presiden dalam acara Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center pada Selasa (24/5/2022).
Acara ini dihadiri oleh seluruh Menteri (atau yang mewakili), para Pimpinan Daerah, pejabat eselon 1, dan pejabat eselon 2 seluruh K/L
Presiden memastikan pemerintah, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) akan terus melakukan pengawasan dan pendataan atas realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L, Pemda dan BUMN.
Data tersebut kemudian akan dilaporkan ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) agar dievaluasi dan kemudian ditindaklanjuti untuk mencapai komitmen yang ditetapkan sebelumnya.
“Jangan sampai uang rakyat dibelikan produk-produk impor, salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, devisa negara sulit, uang APBN, APBD dibelikan barang-barang impor, salah besar sekali,” kata Presiden.
Menurut Presiden, hingga saat ini masih banyak Pemda yang memiliki angka serapan produk dalam negeri yang rendah, padahal telah berkomitmen menargatkan angka serapan yang tinggi.
Angka serapan produk dalam negeri di 107 Pemda tercatat hanya lima persen, bahkan 17 pemda belum mencatat angka serapan atau masih nol dari komitmen mereka.
“Mungkin bulan September saya tayangkan (realisasi penyerapan produk dalam negri) biar kapok. Mana komitmennya 100, relaisasi hanya 5. Ini komitmen Rp 802 triliun realisasi Rp110 triliun,” beber Kepala Negara.
Angka penyerapan produk dalam negeri oleh Pemda ini dipastikan akan dibuka pada September atau Oktober mendatang supaya masyarakat bisa mengetahui daerah mana saja yang lebih senang memberi produk impor.
Persiden berharap semua pihak, khususnya K/L dan Pemda memiliki kepekaan terhadap situasi perekonomian bangsa dan juga global yang sedang sulit dengan memilih menggunakan produk lokal yang akan berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan. ( wan/if)