Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Perhelatan sidang tahunan MPR, Kamis (16/8/2018), menjadi ajang kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama soal penurunan angka kemiskinan.
Jokowi hadir bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta didampingi Ibu Negara Iriana dan Ibu Wapres Mufidah Kalla.
Kedatangan Presiden dan Wapres disambut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Mereka lalu berfoto bersama sebelum memasuki ruang sidang.
Acara diawali dengan rangkaian seremonial pembuka, selanjutnya diisi pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan dan pidato Presiden Joko Widodo tentang kinerja lembaga negara.
Jokowi mengaku terus berupaya memperkuat pengembangan sumber daya manusia alias SDM. Hal ini sebagai kunci untuk melahirkan manusia yang terampil dan menaikkan kualitas bangsa.
“Dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja,” kata Jokowi.
“Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” tuturnya.
Menurut Presiden, tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan Indonesia bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Dalam empat tahun terakhir, sambung Jokowi pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia.
“Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran,” kata Jokowi.
“Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70% menjadi 5,13%,” imbuh Jokowi.
Untuk mencapai kesejahteraan, Jokowi menegaskan pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40% lapisan masyarakat terbawah.
Untuk menyasar 40% lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
“Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5% serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM,” tutur Jokowi.
Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.
“Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” kata Jokowi.(kcm/ziz)