Jakarta, mediakorannusnatara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh instansi pemerintah mengantisipasi krisis global yang mulai terjadi pada sektor energi, akibat terdampak dari tekanan-tekanan ekonomi global yang melanda banyak negara di berbagai belahan benua.
“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Contohnya satu, dua, tiga negara sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka 60 negara. Itulah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Menurut Presiden Jokowi, instansi pemerintah terkait harus menyikapi krisis dengan langkah antisipasi dalam rangka menjaga harga sektor energi tetap stabil di tanah air. Dengan begitu, masyarakat dari berbagai elemen dapat mengakses sektor tersebut dalam setiap aktivitas di kehidupan sehari-hari.
“Saya kira secepatnya memang harus kita usahakan harga itu bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah,” ujar Presiden.
Presiden juga menegaskan, langkah antisipasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan memberikan subsidi kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu. Agar, masyarakat dapat menghadapi peningkatan harga sektor tersebut dikemudian hari kelak.
“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” tegas Presiden.
Kemudian, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, harus melakukan efisiensi dalam pengelolaan energi. Jadi, kedua perusahaan milik negara itu dapat sepenuhnya mandiri ketika melayani sektor energi untuk khalayak luas.
Melalui langkah itu, tentunya produksi energi dapat dilakukan dengan optimal. Sehingga, hasilnya setiap sumur-sumur energi yang dimiliki dapat senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.
“Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, itu jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” jelas Presiden.
Presiden juga menginstruksikan, bahwa kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien. Langkah tersebut penting dalam mencegah terjadinya kebocoran terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh dua sektor tersebut.
“Saya minta kepada kementerian/lembaga dan BUMN, untuk melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” kata Presiden.
Presiden meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.”Rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” pungkas Kepala Negara.(wan/inf)