Jakarta, mediakorannusantara.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu menjadi titik balik penting untuk merefleksikan kembali situasi internal organisasi Korps Bhayangkara.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, Irjen Pol. Achmad Kartiko, saat membacakan pidato kunci Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam acara Dialog Literasi Kebangsaan STIK bertema “Transformasi Polri: Antara Citra dan Realita.”
“Di antara banyaknya peristiwa yang Polri hadapi beberapa bulan ke belakang, ada ‘prahara Agustus’, menjadi titik balik bagi Polri untuk melakukan refleksi terhadap situasi organisasi saat ini,” kata Achmad di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Rabu.
Belajar dari rentetan kejadian tersebut, Polri menyadari pentingnya untuk lebih peka terhadap perubahan sosial, lebih terbuka terhadap kritik, dan harus responsif terhadap aspirasi publik.
Untuk menjawab tuntutan masyarakat, Polri mencanangkan Program Akselerasi Transformasi Polri. Program ini, lanjutnya, dirumuskan secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada permasalahan riil yang ada di lapangan.
Jenderal polisi bintang dua itu menyebutkan bahwa program ini memiliki dua fokus utama:
Mengubah wajah pelayanan publik Polri melalui optimalisasi layanan seperti Samapta, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dan hotline 110.
Peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui patroli dialogis dan optimalisasi community policing.
Fokus tersebut, jelas Achmad, ditentukan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada bulan April, yang menunjukkan bahwa dari tiga tugas pokok Polri, pelayanan publik mendapatkan nilai yang terendah. Temuan ini menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan perbaikan pelayanan publik secara menyeluruh. ( wa/ar)