Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan jika hingga kini belum terdeteksi adanya potensi kerusuhan pada saat penetapan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
“Potensi kerusuhan kita sampaikan lagi kepada rekan, dari hasil intelijen di lapangan tidak ada. Belum ke arah sana,” kata Dedi.
Namun ia mengungkapkan, situasi tersebut lebih ramai di media sosial. Oleh karena itu, Polri bersama instansi terkait akan terus melakukan patroli siber. Mereka akan menurunkan atau take down akun yang memprovokasi dan menyebarkan hoaks.
“Makanya di media sosial kita tetap patroli mulai sekarang sampai menjelang tanggal 22. Baik dari Kominfo dan Badan Siber Negara men-take down, memblokir tiap akun yang menyebarkan konten hoaks. Ataupun konten-konten yang mghasut dan memprovokasi itu langsung take down dan blokir,” ungkapnya.
Upaya terakhir adalah upaya penegakan hukum dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri terhadap akun-akun tersebut.
Sementara itu, untuk pengamanan pada 22 Mei 2019, TNI-Polri akan menerjunkan 32.000 personel. Untuk keamanan Gedung KPU, aparat akan menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring.
Ring pertama berada di dalam Gedung KPU, ring berikutnya berada di sekitar gedung. Kemudian, ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya.(dtc/ziz)