Surabaya (KN) – Permasalahan perpolitikan tak hanya jadi urusan partai di kota besar. Di kawasan Indonesia Timur yang pelosok pun, masalah politik membuat ribet. Seperti yang terjadi di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.Saat bertandang ke Surabaya, Sekretaris DPC Partai Gerindra Distrik Kaimana Ustman Paulus menegaskan jika pencalegan di kawasan itu menjadi terhambat. Ini lantaran ulah KPU Kaimana yang merubah daerah pemilihan (Dapil) tanpa sosialisasi ke masyarakat atau partai politik lebih dulu.
Ustman justru kagum dengan kondisi kota besar sekelas Surabaya. Pasalnya untuk pencalegan tak ada konflik sama sekali. Kalaupun ada konflik, itu hanya bagian dinamika di partai politik masing-masing. Surabaya sudah mampu menciptakan suasana kondusif sejak persiapan Pemilu 2014.
“Untuk di Kaimana yang terdiri dari dua kelurahan, pada Pemilu sebelumnya, menjadi satu Dapil. Tapi kali ini, tanpa sosialisasi, KPU Kaimana langsung membawanya ke KPU Provinsi dan diteruskan ke pusat hingga di Kaimana jadi dua Dapil. Ini tentu saja merugikan setiap partai politik dan para calegnya, karena harus mengatur ulang kekuatan yang ada,” tandas Ustman.
Sementara di Surabaya dari semula lima Dapil untuk dijadikan enam Dapil saja, KPU Surabaya gencar melakukan sosialisasinya melalui media. Sehingga masyarakat dan partai politik pun paham, walau usulan itu tak mendapat persetujuan dari KPU pusat.
Informasinya, di Kabupaten Kaimana ada 41 ribu pemilih dengan ketersediaan kursi wakil rakyat hanya 20 kursi saja. Dengan kondisi penambahan Dapil, semua partai politik yang ada sepakat menolaknya atau tak mendaftarkan DCS-nya. Bahkan kabarnya, kantor KPU Kaimana disegel atas kekecewaan warga, sambil menunggu keputusan KPU pusat.
Terkait masalah itu, kabarnya pihak legislatif Kaimana, Rabu (10/4/2013) akan menghadap ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU Pusat di Jakarta agar ada penyelesaian di Kaimana. (Jack)