Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan berdiri sendiri menjadi partai oposisi. Hal itu setelah adanya pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Megawati bersama Prabowo menyatakan sudah tidak ada lagi oposisi dan koalisi pascapertemuan itu.
Menanggapi pernyataan Megawati ini, Presiden PKS, Sohibul Iman menilai belum ada yang konkret dari pernyataan Mega soal tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi.
“Kita jalani aja. Belum ada yang konkret kok soal koalisi-oposisi ini. Jangan dibuat seolah ada tensi tinggi, biasa aja,” kata Sohibul Iman.
Sohibul mengatakan, pola koalisi masih cair dan sangat acak. Apalagi, dengan adanya pilkada serentak pada 2020 mendatang.
“Apalagi tahun depan juga ada 270 pilkada serentak. Konstelasinya dipastikan tidak akan sama dengan nasional, akan sangat cair dan pola koalisinya pun acak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut, pernyataan Megawati soal tak ada koalisi dan oposisi sebagai ajakan untuk kembali rukun. Namun, Mardani menegaskan dirinya ingin tetap menjadi oposisi.
“Tapi untuk membangun bangsa yang besar ini perlu ada keseimbangan kekuasaan. Pemerintah tidak perlu koalisi karena pemenangan pemilu sudah mendapat otoritas luar biasa, tapi publik perlu oposisi yang kuat. Justru oposisi itulah yang menjalin ada check and balances system. Jadi saya pribadi tetap #KamiOposisi,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Alynudin menilai, pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai silaturrahmi politik biasa. Namun menurutnya, pascakoalisi pengusung Prabowo-Sandi dibubarkan, Parpol bebas menentukan sikap politiknya.
“Sikap politik PKS akan ditentukan saat sidang Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai. Kepentingan kami yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar transisi demokrasi di Indonesia tidak setback, semua pihak harus merasa bertanggungjawab,” ungkapnya.
Meski keputusan soal sikap PKS akan ditentukan saat sidang Majelis Syuro, menurut Suhud, suara di internal PKS cenderung menginginkan partai tersebut menjadi oposisi.
“Memang suara internal PKS dan juga aspirasi masyarakat yang masuk lebih banyak yang menginginkan PKS berada di luar pemerintahan,” ucap Suhud.(dtc/ziz)