Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I (Kota Surabaya), Lilik Hendarwati menerima aspirasi masyarakat saat menggelar Reses I Tahun 2022 di RW 06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Jumat (4/2/2022) malam. Melalui Reses ini, dia memastikan akan mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, saat menggelar Reses I Tahun 2022 di RW 06, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Jumat (4/2/2022) malam.
Sejumlah aspirasi maupun keluhan warga pun disampaikan langsung kepada Lilik Hendarwati. Mulai dari kasus kekerasan di dunia pendidikan hingga pinjaman modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Terkait UMKM memang sejak akhir pandemi ini sudah ada beberapa program yang memang digulirkan. Termasuk juga melejitkan UMKM dengan pemberian modal dengan bunga yang rendah,” kata Lilik Hendarwati.
Program tersebut, di antaranya berupa kredit Dagulir yang diperuntukkan bagi UMKM di Jawa Timur dengan bunga rendah. Pinjaman ini merupakan program kredit yang ada di Bank BPR Jatim – Bank UMKM Jawa Timur.
“Ada Dagulir dengan bunga rendah. Itu juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penyemangat terhadap permodalan yang memang hampir amblas sejak pandemi,” kata Lilik.
Tetapi, dia juga mengakui, bahwa program pinjaman tersebut, belum sepenuhnya merata bisa dinikmati masyarakat. Tentu saja hal ini dapat disebabkan pula karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak bank. “Memang secara sosialisasi kita lihat belum sangat merata. Artinya, hanya beberapa tempat saja yang tahu,” ujarnya.
Maka dari itu, dalam kesempatan Reses ini juga sembari dimanfaatkan Lilik untuk sosialisasi program pinjaman itu kepada masyarakat. “Dalam konteks sosialisasi ini memang perlu lumayan rajin, perlu untuk jemput bola saya kira seperti itu,” terangnya.
Politisi PKS itu pun mencontohkan, bahwa Bank BPR Jatim dapat berinovasi dengan melakukan jemput bola ke Sentra Wisata Kuliner (SWK). Atau, langsung menyasar ke pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya program tersebut.
“Sehingga itu kemudian yang di bulan Agustus 2021 uang itu banyak bertumpuk di bank tidak tersampaikan ke masyarakat. Karena memang mereka (UMKM) tidak tahu,” kata dia.
Makanya selama kegiatan hearing bersama bank BPR Jatim, Lilik Hendarwati selalu memberikan kritik pedas. Pasalnya, realisasi program dagulir itu belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat.
“Masih cukup banyak (yang belum tahu). Dan itu menjadi kritikan pedas ketika kami hearing. Karena memang (realisasinya) tidak banyak,” tegasnya.
Selain program Dagulir, sistem zonasi sekolah juga dikeluhkan warga kepada Lilik Hendarwati. Warga menilai, bahwa masih banyak siswa yang belum tertampung dengan adanya sistem tersebut.
“Sebenarnya masalahnya bukan zonasi atau tidak sekalipun. Karena jumlah sekolah kita ini sangat kurang. kalau kita mau mengubah sistem zonasi, maka fasilitas itu sudah merata harusnya,” ujarnya.
Lilik pun berkaca pada sistem zonasi yang diterapkan di luar negeri. Namun, di sana jumlah sekolah beserta kapasitasnya memang sudah tersedia di setiap wilayah. Sehingga anak ingin masuk sekolah, dapat tercover semuanya. “Maka kalau kita ingin menggunakan sistem zonasi, hendaknya juga mempersiapkan fasilitas dan menambah sekolah-sekolah,” papar dia.
Dia pun menyarankan pemerintah setempat agar dapat menambah kapasitas dan jumlah sekolah. Misalnya, Pemkot Surabaya bertugas menyediakan lahan, sedangkan Pemprov Jatim yang membangun sekolah tersebut.
“Sekarang menurut saya adalah bagaimana good willing antara pemprov dan pemkot kerjasamanya bagaimana. Kalau misalnya pemkot bisa menyediakan lahan yang cukup untuk didirikan SMA/SMK kenapa tidak,” jabarnya.
Lilik memastikan akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan oleh warga. Dan tentunya, dia juga akan terus mendorong pemerintah untuk dapat merealisasikan aspirasi warga itu.
“Tentunya saya berharap bahwa ini akan terealisasi apa yang mereka inginkan. Terkait dengan misalnya zonasi ini juga agar segera dibangun sekolah-sekolah baru,” pungkasnya. (KN01)