Surabaya (mediakorannusantara.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2024-2029 telah resmi dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/10/2024).
Prosesi pengambilan janji ini menandai dimulainya masa kerja pimpinan DPRD Jatim yang baru, dengan komitmen untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur.
Dalam suasana khidmat, janji pimpinan diambil oleh Musyafak Rouf, yang didaulat sebagai Ketua DPRD Jatim. Musyafak, tokoh yang sudah tidak asing lagi di panggung politik Jawa Timur, didampingi oleh para wakil ketua terpilih dari berbagai fraksi, termasuk Deni Wicaksono dari PDI Perjuangan, Sri Wahyuni dari Partai Demokrat, Hidayat dari Partai Gerindra, dan Blegur Prijanggono dari Partai Golkar.
Kehadiran pimpinan baru ini membawa harapan baru bagi roda pemerintahan di Jawa Timur, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf menegaskan pentingnya sinergi di dalam DPRD yang bersifat kolektif kolegial. Ia menjelaskan bahwa program-program kerja yang akan dijalankan oleh DPRD tidak terlepas dari prinsip musyawarah mufakat, di mana setiap keputusan diambil secara bersama-sama.
“DPRD ini sifatnya kolektif kolegial, sehingga programnya tidak seperti eksekutif yang berjalan terpisah. Program kerja DPRD diatur oleh tata tertib (tatib) dan tahapan pekerjaan yang telah disusun untuk satu tahun ke depan. Kita bekerja sesuai aturan, bukan individual,” ujar Musyafak di ruang kerjanya, Kamis (23/10/2024).
Musyafak juga menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan DPRD Jatim adalah melengkapi alat kelengkapan dewan (AKD), mulai dari komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), hingga Badan Musyawarah (Bamus). Penetapan AKD ini penting untuk memastikan bahwa setiap bidang memiliki struktur yang jelas dan mampu menjalankan tugas dengan efektif.
“Yang pertama kali harus dilakukan adalah melengkapi alat kelengkapan dewan, termasuk menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota di setiap komisi. Setelah itu, Banggar akan mulai mengelola pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hari ini semua diselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jatim dari PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, juga menyampaikan pandangannya terkait pembahasan APBD 2025. Ia menekankan pentingnya melanjutkan tradisi penetapan APBD pada 10 November, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, sebagai simbol pengabdian kepada masyarakat Jawa Timur.
“Kami berupaya agar tradisi penetapan APBD pada 10 November bisa dilaksanakan kembali tahun ini. Meski waktunya singkat, tetapi pembahasan APBD sudah dimulai beberapa bulan yang lalu oleh anggota DPRD periode sebelumnya. Kami akan meminta masukan dari anggota baru untuk mempercepat proses ini,” ujar Deni.
Deni optimis bahwa penetapan APBD 2025 bisa dilakukan tepat waktu karena proses pembahasan di masing-masing komisi telah berlangsung lancar. Menurutnya, pimpinan komisi yang baru sudah mulai bekerja untuk menyelesaikan pembahasan dengan fokus pada program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2025.
“Kami sudah mengawal pembahasan di masing-masing komisi. Targetnya, 10 November APBD sudah selesai dibahas. Meski waktunya pendek, tapi pembahasan tidak dimulai dari nol, sehingga kami optimis bisa selesai tepat waktu,” tegasnya. (KN01