Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung rapat terbatas (ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, Selasa (12/11/2019). Rapat membahas mengenai program Kartu Pra-Kerja dan persoalan pendidikan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Saat membuka rapat, Jokowi meminta program pemberian gaji bagi pengangguran tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.
“Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan” kata Jokowi.
Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
“Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur,” jelasnya.
Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.
“Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Berkaitan dengan hal di atas, Jokowi juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa menciptakan pendidikan yang nyambung dengan kebutuhan dunia kerja.
“Itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tambahnya.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk mensukseskan program pendidikan agar tidak ada lagi masyarakat tanah air yang tidak merasakan bangku sekolah karena biaya mahal.
Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini memiliki beberapa program pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti kartu Indonesia pintar (KIP), KIP-Kuliah, dan beasiswa.
“Saya minta implementasi penyaluran KIP, KIP kuliah, dan beasiswa agar dikawal dengan baik sehingga tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tidak sekolah gara-gara biaya pendidikan,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada seluruh jajaran kabinet kerja untuk mempercepat proses renovasi gedung-gedung sekolah khususnya di daerah.
“Walau ini ranah kewenangan daerah, dan mestinya harus menjadi fokus pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam lakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, sedang, atau ringan,” jelas dia.
Tidak hanya itu, Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta adanya perubahan yang cepat terhadap sistem pendidikan di Indonesia mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat.
“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan sangat cepat, agar lebih fleksibel dan adaptif dengan perubahan dunia yang ada,” kata dia.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta adanya terobosan pemanfaatan infrastruktur dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan di tanah air. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.
“Yang bisa menjangkau geografis Indonesia yang luas bisa dilakukan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” ungkap dia.(dtc/ziz)