Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergitas dalam sebuah orkestrasi diantara organisasi OPD di lingkup Pemprov Jatim. Menurutnya, orkestrasi ini penting untuk bisa mereduksi adanya ego OPD. Terlebih, dalam organisasi ada OPD yang mengurusi perijinan, ada yang mengurusi bencana alam, sosial, pendapatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya.“Lewat apel ini merupakan media kita bisa saling berinteraksi dengan seluruh staf dan kepala OPD, dimana harapannya lewat konsolidasi ini akan tercipta sinergitas yang makin baik dalam membangun orkestrasi Pemprov Jatim,” tukas Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini saat memimpin Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh staf dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan No. 110, Surabaya, Senin (17/2/2020) pagi.
Gubernur Khofifah menjelaskan, pertemuan secara kualitatif melalui apel meski satu bulan sekali setiap tanggal 17 ini akan bisa meningkatkan keberseiringan dan keberseringan dalam berinteraksi. Utamanya, dalam merespon adanya Perpres No. 80/2019 sebagai bentuk sebuah reward masyarakat Jatim di bawah koordinasi Pemprov Jatim. Dimana, dalam lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategis nasional, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 294 Triliun.
“Saya harapkan segala hal terkait Perpres No. 80/2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim, dimana ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan bergandengan tangan di semua lini,” ungkap orang nomor satu di Jatim ini.
Khofifah menambahkan, salah satu proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Dimana, koordinasinya tidak cukup hanya dengan Kementrian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga harus dengan kepala daerah. Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baik di lingkup dinas hingga ke kementrian.
“Betapa sinergitas dalam orkestrasi itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Misalnya dalam pembangunan proyek BTS tidak ada Disbudpar, tapi juga sinergi para bupati di wilayah BTW, serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahan kearifan lokal,” urai mantan Menteri Sosial ini.
Selain itu, Khofifah meminta, kepada seluruh pimpinan OPD khususnya yang mengurusi bidang perizinan untuk mengecek seluruh proses perijinan yang ada. Utamanya, untuk menindaklanjuti salah satu dari 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yaitu penyederhanaan regulasi.
Untuk itu, jika terdapat proses perizinan yang macet atau lama maka supaya dicek bagian mana yang memperlama. Dan jika diperlukan, bisa menyiapkan tim untuk bisa memberikan konsultasi titik-titik mana yang harus dilengkapi persyaratan dan kualifikasinya.
“Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengecek bagian perizinan yang mampet, tolong dilhat apakah penyebabnya. Sehingga, ketika ada mampetnya dalam proses investasi dan perijinan maka sudah terdapat solusi yang sudah disiapkan,” tegas Khofifah.
Gubernur Jatim perempuan itu juga berpesan, dalam membangun sinergitas dalam orkestrasi ini tetap harus mengutamakan ketepatan dan kecermatan. Hal ini penting dilakukan, karena jika tidak cepat maka kita akan bisa terlewat. Terlebih, pada era kompetisi sekarang ini untuk bisa mengetahui kekuatan yang dimiliki lingkungan sekitar (surrounding) yang terukur dengan baik.
Namun demikian, dalam implementasi dibutuhkan kolaborasi yang ditunjang dengan ekosistem untuk bisa membangun suprasistem yang bisa mensupport sistem dan sub sistem di dalamnya.Serta, bisa saling memberikan proses, input, batasnya, dan feedbacknya sehingga bisa dilihat manfaatnya.
“Saya rasa ini menjadi bagian dari kebutuhan pemerintahan di tingkat manapun. Bagaimana, mereka bisa berseiring dengan private sector, dan secara vertikal dengan kabupaten/kota, dan keatas dengan berbagai kementrian termasuk Direktorat Jenderal,” pungkas Khofifah. (KN01)