KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Perubahan APBD Tahun 2022, Pemprov Jatim Tambah Anggaran BPOPP dan Tunjangan Guru

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah di Jawa Timur pada tahun 2022 ini akan meningkat. Selain BPOP, peningkatan yang sama pula juga dilakukan Pemprov Jatim terhadap tunjangan para guru serta program jaminan kesehatan.

Ini sebagaimana diungkapkan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono usai menghadiri rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur Nota Keuangan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2022 di DPRD Jatim, Senin (29/8/2022).

“Pertama ada BPOPP yang ditambahkan. Kemudian tunjangan guru itu meningkat. Kita sebetulnya sudah lebih dari 27 persen,” kata Adhy Karyono.

Karena itu, Adhy Karyono menegaskan, bahwa Pemprov Jatim tetap memberikan kewajibannya meski masih ada kekurangan. “Penambahan untuk jaminan kesehatan juga ada penambahan (BPJS) PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan sebagainya,” kata dia.

Saat ditanya soal interupsi yang dilayangkan Fraksi Partai Gerindra terkait tunda salur Dana Bagi Hasil (DHB) ke kabupaten/kota, Adhy menerangkan, bahwa hal itu merupakan biasa.

Bahkan, kata dia, tunda salur BDH di tahun 2021-2022 telah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif melalui musyawarah.

“Bahwa kita membayar tunggakan tunda salur itu kan sudah sepakat. Bukan eksekutif saja. Tapi kan yang penting tahun ini kita membayar semuanya,” tegasnya.

Ia menyebut, di tahun 2022 ini, Pemprov Jatim akan membayar seluruh tunggakan DBH ke 38 kabupaten/kota yang nilainya mencapai Rp 2,3 triliun. “Bayangkan Rp 2,3 triliun yang biasanya dibayar Rp500-400 miliar, ini kita membayar semuanya,” ungkap dia.

Oleh sebabnya, hal itu dinilainya merupakan informasi baik bagi 38 pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Namun ia juga menfingatka kepada masing-masing pemda agar segera merencanakan dana hibah yang masuk itu untuk dibelanjakan dengan efektif.

“Namun demikian kita masih punya tunggakan Rp5,8 triliun dan akan melampaui lagi Rp 1,1 triliun, diperkirakan. Insyaallah kalau ini Rp2,3 triliun sudah selesai, ke sananya (ke depan) selesai semuanya,” jelasnya. (KN01)

Related posts

DPRD Jatim Sahkan Raperda Perubahan Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Trantibum

kornus

Embung Mentawir, Penopang Pusat Persemaian Modern IKN Nusantara

Imigrasi Cabut Surat Rekomendasi Kemenag dari syarat Paspor Umroh