Studi Banding Humas Setkab RI ke Kantor Diskominfo Jatim, Jumat (17/2/2023).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi terkait strategi komunikasi dan pengelolaan media sosial.
Salah satunya melalui studi banding tim Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sekretariat Kabinet RI ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/2/2023).
Kepala Bidang Komunikasi Publik yang sekaligus menjabat Plt. Kepala Bidang Informasi Publik, Assyari, menyampaikan kegiatan ini diharapkan sebagai bentuk sharing knowledge antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat diseminasi informasi ke masyarakat.
“Kami berharap kehadiran rekan-rekan dari Setkab ini tidak hanya sekadar mendapat banyak hal dari yang kami lakukan. Kami pun berharap ada sesuatu yang rekan-rekan bawa, bisa kami contoh dan terapkan sehingga menjadi sesuatu yang baru untuk bisa memperkuat sistem kami,” ujar Assyari.
Lebih lanjut, Subkoordinator Sumber Daya Komunikasi Publik, Diskominfo Jatim, Eko Setiawan, mempresentasikan pengelolaan layanan dan konten informasi dan komunikasi publik di Diskominfo Jatim.
Selain itu, Ia juga menjelaskan beberapa penghargaan dan apresiasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang diperoleh maupun diberikan Diskominfo Jatim.
“Pemprov Jatim menerima penghargaan keterbukaan informasi, pengelolaan media, dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Ada pula penghargaan yang kami berikan yaitu SATA Award, Jatim PR Award, dan Anugerah Pewarta Warga,” papar Eko.
Adapun Pranata Humas Madya, Sekretariat Kabinet, Mita Apriyanti mengatakan kedatangannya bersama tim adalah untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pengelolaan kehumasan dan strategi komunikasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Mita menerangkan tugas Setkab RI memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Peran Humas Setkab adalah mengomunikasikan kepada masyarakat mengenai kerja dan kinerja kabinet pemerintah di bawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden,” terangnya.
Mita pun melanjutkan dengan pemaparan tentang pengelolaan layanan dan konten informasi dan komunikasi publik di Setkab RI, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. (KN01)