Jakarta,mediakorannusantara.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang berfokus pada langkah-langkah strategis dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Ratas ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa salah satu hasil utama rapat adalah penekanan pada penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif dengan mengedepankan orientasi pemberdayaan.
“Hari ini, Bapak Presiden mengundang rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan,” jelas Muhaimin usai rapat.
Dukungan Penuh untuk UMKM
Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah akan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan agar 30 persen dari fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk mendukung UMKM.
Pemerintah juga akan meluncurkan program Pasar 1001 Malam, di mana fasilitas negara yang tidak terpakai (idle) dan berposisi strategis akan diserahkan untuk dikelola UMKM sebagai lokasi display, eksibisi, dan pemasaran yang efektif.
Penguatan Petani dan Pemerataan Tanah
Selain UMKM, pemerintah juga bertekad untuk mewujudkan penguatan kemandirian petani. Menko PM menyampaikan bahwa upaya ini akan dilakukan melalui:
Pemberian kepemilikan alat dan lahan produksi kepada petani.
Pemerintah akan memprioritaskan penyediaan tanah bagi masyarakat di kelompok desil 1 dan 2 sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi.
“Kita akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis segera dimatangkan,” tambahnya.
Beasiswa dan Larangan Impor Barang Bekas
Rapat terbatas tersebut juga membahas sejumlah isu lain:
Pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai merugikan perekonomian dalam negeri.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui beasiswa dan pelatihan khusus bagi lulusan SMA dan SMK yang berminat bekerja ke luar negeri. Pemerintah berkomitmen menyiapkan dana sekitar 12 triliun rupiah untuk pelatihan dan peningkatan mutu bahasa para calon tenaga kerja