Jakarta,mediakorannusantara.com- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan dengan Nahdlatul Ulama (NU) meresmikan piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital secara daring. Langkah ini guna mendukung target Indeks Keuangan Inklusif sebesar 90 persen pada 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam sambutannya mengatakan, dalam empat tahun ke depan ditargetkan akan dibentuk 10 ribu Kios WarNU Digital, dengan bantuan fasilitasi dari Kemenko Perekonomian bersama para stakeholder keuangan inklusif.
“Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital,” ujar Iskandar melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Ia menambahkan salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah keinginan dari pemerintah yang ingin membuka kembali perekonomian untuk memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
Selain itu, kolaborasi dengan salah satu organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia ini dilakukan karena jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.
“Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan bahwa PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru,” ujar Iskandar.
Ketua Yayasan UNU Cirebon Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan peresmian Kios WarNU Digital dan kartu santri atau pelajar digital percontohan ini sangat penting dalam mendukung perekonomian dalam masa pandemi COVID-19.
“Pemanfaatan teknologi keuangan digital dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran di transaksi Kios WarNU Digital, akan mengurangi pergerakan orang dan mendukung penerapan physical distancing. Begitu juga kartu santri pelajar digital juga bermanfaat dalam mengurangi risiko COVID-19 melalui uang tunai,” katanya.
Dalam acara yang diselenggarakan secara daring ini ikut hadir Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, perwakilan direksi BRI, BRI Syariah, BJB, dan kerjasama.com, perwakilan pemilik Kios WarNu di Cirebon dan Purwakarta, serta civitas akademika UNU Cirebon.
Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif pada akhir Januari 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga mencapai 90 persen pada 2024.
Sementara itu, pada 2019 tercatat sejumlah 76,1 persen penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yakni 75 persen.(wan/an)