Wakil Ketyua DPRD Jatim Anwar Sadad (tengah) saat menerima perwakilan AKD Jawa Timur, Jumat (8/4/2022).
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan DPRD Jatim. Salah satu aspirasi yang disampaikan mereka yakni keinginan agar ada pemerataan pembangunan desa seluruh wilayah Jawa Timur.
“Tujuannya pertama memperjuangkan masalah desa. Yang dimaksud adalah biar ada pemerataan dalam pembangunan desa di Provinsi Jawa Timur,” kata Ketua AKD Jawa Timur, Munawar saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai pertemuan menyampaikan aspirasinya di Gedung DPRD Jatim, Jumat (8/4/2022).
Dalam audiensi bersama Pimpinan DPRD Jatim itu, pihaknya juga mengharapkan agar ke depan AKD dapat dilibatkan dalam pembangunan di Jawa Timur. Termasuk di dalamnya keinginan agar setiap desa mendapatkan bagian transfer 10 persen dari besaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Jawa Timur. “Kami berharap semua teman-teman kepala desa kebagian kue-kue (APBD Jatim) tersebut,” jelas dia.
Meski demikian, ia mengungkapkan, selama ini komunikasi dengan Gubernur Jatim berjalan baik. Seperti di antaranya ketika kunjungan kerja gubernur ke beberapa desa daerah di Jatim.
“Tapi sampai saat ini Ibu Gubernur belum sempat bisa bertemu dengan kita. Mudah-mudahan ke depan Ibu Gubernur bisa menerima kita apa adanya,” tutur dia.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyatakan, bahwa ujung tombak pembangunan sebuah desa itu ada pada kepala desa. Oleh karenanya, kehadiran AKD ke DPRD Jatim ini untuk menyampaikan aspirasi agar menjadikan kepala desa sebagai bagian elemen penting pembangunan di Jatim.
“Bukan hanya menjadi bagian penting, tapi juga dilibatkan dalam proses pembangunannya. Diberi alokasi yang memadai, sehingga bisa berdaya,” kata Anwar Sadad seusai menerima perwakilan AKD.
Selama ini, dia menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah memiliki sejumlah program pemberdayaan untuk masyarakat desa. Seperti Jatim berdaya maupun Jatim Puspa. “Tetapi beberapa kepala desa yang hadir tadi malah ada beberapa yang tidak tahu program itu. Saya kira ada pada (miss) pola komunikasi,” jelas dia.
Karenanya, agar ke depan dapat terjalin komunikasi yang lebih intens, Anwar Sadad mengharapkan, supaya pengukuhan pengurus AKD Jatim yang digelar nanti dapat dihadiri semua pihak. Termasuk Gubernur beserta pimpinan DPRD Jawa Timur.
“Kita harapkan semua agar ini menjadi suatu starting point yang bagus untuk ke depannya bahwa pembangunan Jawa Timur melibatkan seluruh elemen. Mulai Gubernur, DPRD, bupati, walikota sampai kepala desa,” tegas dia.
Ketika ditanya apakah transfer anggaran 10 persen dari APBD Jatim untuk setiap kepala daerah itu dimungkinkan, politisi Partai Gerindra ini mengaku akan segera mengkajinya. Menurut dia, kalau persentasenya 10 persen dari alokasi APBD Jatim jika dihitung masih dapat dimungkinkan.
“Tapi polanya melalui program-program langsung melalui OPD, bantuan keuangan ke bupati. Nah, yang diinginkan kepala desa kan ada kebijakan khusus yang memang desa bisa mengelola anggaran itu secara mandiri tidak melalui instansi yang lain. Harapannya begitu, dan saya sampaikan bahwa kita akan kaji,” ungkap Anwar Sadad.
Sebab, Anwar Sadad menilai, kajian ini perlu dilakukan agar keinginan AKD mengenai transfer dana 10 persen dari alokasi APBD Jatim kepada setiap desa itu tidak mengganggu kebutuhan yang lain.
“Misalnya uang mandatory itu harus kita penuhi, seperti tunjangan dan segala macam. Saya berjanji nanti kita kaji, hasil kajian itu kita berharap bisa kita diskusikan lagi,” pungkasnya. (KN01)