Surabaya (KN) – Kaum perempuan, melalui peran sentralnya sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat, memiliki kekuatan lebih dibanding pria dalam wujud kemampuan berkomunikasi yang lebih luwes untuk menyebarkan semangat anti korupsi. Serta, menjelaskan kepada banyak orang di lingkungannya tentang mengapa korupsi harus dijauhi.Pernyataan tersebut disampaikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan di acara seminar anti korupsi bertema “kekuatan perempuan, inspirasi perubahan” yang digelar di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (26/5/2015).
Sesuai tema acaranya, seminar yang merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemkot Surabaya dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tersebut sangat beraura perempuan. Pesertanya adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai kepala dinas, pegawai, hingga camat. Diantaranya Kepala Dinas Kebakaran, Chandra Oratmangun, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, Arini Pakistyaninsih, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Mia Santi Dewi, hingga Camat Sukolilo, Kanti Budiarti.
Menurut Tri Rismaharini, berdasarkan sebuah penelitian, kaum perempuan ternyata lebih efektif dalam hal pencegahan korupsi karena mudah berkomunikasi dan bisa memberikan pengaruh lebih luas. Dan itu bisa dimulai dari keluarga. “Kita punya kemampuan menjelaskan di lingkungan sekitar kita. Gunakan itu untuk menjelaskan hal-hal positif. Saya yakin perempuan bisa. Kalau kita semua bergerak, saya yakin, Indonesia makmur itu bisa terwujud,” tegas walikota.
Semangat anti korupsi itu, sambung wali kota, juga diimplementasikan di lingkungan Pemkot Surabaya. Seringkali, ketika ada acara yang melibatkan SKPD, walikota mengingatkan untuk tidak sekali-sekali tergoda korupsi karena sanksi berupa tindakan tegas sudah menunggu. Semisal bila ada temuan seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu ikut menyeret institusi Satpol PP Surabaya, wali kota langsung meresponnya.
Dijelaskanya, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) itu memiliki batasan. Sebab, ada hak-hak orang lain yang tidak boleh dilanggar semisal hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah layak. “Saya selalu tekankan, menjadi PNS itu pilihan. Jadi harus siap seperti ini. Kalau ndak mau ya silahkan keluar saja. Jangan sampai kita salah langkah hanya karena ingin puaskan keinginan kita sehingga hak orang lain terabaikan,” sambungnya.
Tak hanya di lingkungan PNS, semangat anti korupsi itu juga ditanamkan kepada siswa-siswi di Surabaya. Pelajar di Surabaya diberikan pemahaman tentang pentingnya mendapatkan sesuatu melalui kerja keras (belajar) bukan dengan jalan pintas (mencontek). Mulai tahun ini juga akan dimasukkan kurikulum anti korupsi.
Dalam seminar tersebut, tampil sebagai pembicara, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Universitas Surabaya, Ganjar Laksamana serta Sri Budiarsih yang merupakan agen SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi) dengan moderator Hesti Armiwulan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).
Adnan Pandu Praja mengatakan, kegiatan ini berupaya mengoptimalkan peran perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi. Sehingga, pengaruh positif ini, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakatnya yang lebih luas lagi di manapun mereka berada. (anto)