Surabaya (KN) – Usulan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo yang mendorong BPN Kanwil Jatim agar bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) untuk perekrutan tenaga outsourcing juru ukur guna mempercepat proses sertifikasi tanah, akhirnya menemui titik terang.Pasalnya, Kepala Kanwil BPN Kanwil Jatim, Muchtar Deluma sepakat dan menyetujui usulan tersebut secara konkrit. Yakni melakukan penandatanganan MoU (Memory of Understanding) dengan Fakultas Teknik Sipil ITS untuk perekrutan tenaga outsourcing juru ukur yang akan dilaksanakan pada Rabu (25/2/2015) mendatang.
Hal itu terungkap saat Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim menerima kunjungan kerja ketua komite I DPD RI, Akhmad Muqowam beserta rombongan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/2/2015).
Soekarwo mengungkapkan, persoalan administrasi pertanahan di Jatim belum memuaskan, berdasarkan data BPN, dari 15,7 juta hak atas tanah di Jatim, baru 42% nya saja atau 6,282 juta yang sudah memiliki sertifikat. Hal ini patut disayangkan, padahal tanah punya nilai ekonomis ketika diagunkan di Bank.
Karena itu, tanah yang tidak bersertifikat tentu akan menjadi idle ekonomi bagi Jatim. Sementara disisi lain, BPN hanya menargetkan sertifikasi tanah sebanyak 100 ribuan bidang per tahun. Artinya, untuk menyelsaikan sertifikasi tanah di Jatim, membutuhkan waktu 87 tahun.
“Atas dasar itu, saya terus mendorong agar BPN bisa bekerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil ITS untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur tanah. Tujuannya agar lebih cepat proses sertfikasinya, sehingga target 100 ribu tadi bisa ditingkatkan jadi 200 ribu. Dengan begitu, proses sertifikasinya hanya 42 tahun. Lebih singkat” ujarnya.
“Saya tekankan sekali lagi, kalau tidak bekerjasama dengan pihak ketiga untuk perekrutan tenaga ukur, proses sertifikasinya tidak akan rampung.. gak nutut… Padahal persoalan ini sudah klasik. Segera laksanakan MoU dengan ITS, saya akan dukung, bahkan jika MoU nya ingin diadakan di Grahadi, saya setuju” tambahnya.
Mendengar masukan dari Pakde Karwo, Kepala BPN Kanwil Jatim, Muchtar Deluma langsung menyetujuinya. Dengan mantap, ia mengungkapkan kesiapannya untuk bekerjasama dengan ITS. “Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami siap MoU dengan ITS. Kami akan susun MoU nya” ujarnya.
Senada dengan Gubernur Soekarwo, Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam mengatakan, persoalan sertifikasi tanah di Jatim harus segera dituntaskan. Pasalnya, persoalan tersebut sudah berlangsung lama. “Saya tidak ingin masalah ini jadi tidak berujung hingga tidak ada kepastian soal hak atas tanah. Karena itu, kami undang seluruh pihak terkait, baik itu Pertamina, Pemkot, KAI” tuturnya.
Ahkmad Muqowam berpesan, kedepan BPN harus lebih meningkatkan pelayanannya. “BPN sudah melaunching one stop service, jika dulu ada program Larasita, sekarang sepertinya sudah redup. Jadi hasilnya tidak optimal. Ini yang harus segera diperbaiki” jelasnya.
Ia juga mengkritisi soal target sertifikasi tanah yang ditetapkan BPN sebanyak 100 ribu bidang per tahun. “ini harus dicek betul, apakah benar 100.000 per tahun, saya kira Jatim tidak sampai segitu. Karena itu, Kakanwil BPN Jatim tidak boleh membiarkan aparatnya yang menolak mengerjakan sertifikasi tanah” pungkasnya. (yo)