MADIUN, mediakorannusantara.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah, yang berlokasi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, pada hari Senin, 6 April 2026.
Tindakan hukum tersebut diduga kuat merupakan langkah pengembangan atas kasus dugaan pemerasan bermodus imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.
Selama proses penggeledahan berlangsung, sejumlah kendaraan yang digunakan oleh tim penyidik terparkir di area garasi rumah tersebut untuk mengamankan jalannya pemeriksaan.
Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa dua unit telepon genggam serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas atau SPPD milik yang bersangkutan.
Noor Aflah secara terbuka membenarkan adanya aktivitas penggeledahan tersebut dan menyatakan bahwa tim penyidik melakukan tanya jawab serta membawa beberapa dokumen pribadi miliknya.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat enam orang penyidik yang mendatangi rumahnya, di mana beberapa catatan mengenai perjalanan dinas turut diperiksa secara intensif dan dibawa oleh tim KPK.
“Selain HP, yang diambil catatan SPPD saya serta kertas pengeluaran. Sudah itu saja,” kata Noor Aflah memberikan penjelasan mengenai barang yang disita.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, yaitu Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR nonaktif Thariq Megah, serta seorang dari pihak swasta bernama Rochim Ruhdiyanto.
Ketiga tersangka tersebut ditetapkan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 19 Januari 2026 lalu.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih terus mendalami keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap secara tuntas dugaan praktik korupsi dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.(wa/ar)