Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional serta pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Natalius Pigai guna menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025, serta 26 kasus tambahan hingga April 2026.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026, Natalius Pigai mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua sangat cepat diketahui publik hingga menjadi perhatian nasional maupun internasional.
Oleh karena itu, menurut Natalius Pigai, setiap tindakan kekerasan harus dicegah agar tidak terus memperburuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Natalius Pigai.
Natalius Pigai menilai eskalasi kekerasan yang terus terjadi menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya melalui pendekatan kasus per kasus.
Menurut Natalius Pigai, selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.
Natalius Pigai menegaskan bahwa konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga tertentu saja.
Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup dialog serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam prosesnya.
Natalius Pigai juga menegaskan Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut Natalius Pigai, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar dan berkelanjutan.(wa/an)