Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Kebijakan Jokowi-Amin yang mengangkat wakil menteri (Wamen) mendapat kritik dari beberapa kalangan. Adanya 12 calon wamen dinilai semakin membuat gemuk Kabinet Indonesia Maju. Selain itu juga berpotensi memunculkan disharmoni dalam pemerintahan lantaran adanya matahari kembar.
“Keberadaan Wamen perlu hati-hati. Bukan hanya tidak sesuai dengan reformasi birokrasi tapi juga berpeluang mengganggu harmoni karena ada dua matahari kembar. Plus membuat atmosfer tidak sehat,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Jumat (25/10/2019).
Mardani juga menilai, keberadaan wamen tidak terlalu urgen. Menurutnya, Jokowi harus menghitung ulang manfaat dan mudaratnya menunjuk wamen.
“Tidak boleh satu masalah diselesaikan dengan menimbulkan masalah lain. Mesti dihitung ulang manfaat dan mudaratnya,” ujarnya.
Kritik serupa dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Dr. Bayu Dwi Anggono.
“Pengisian jabatan Wakil Menteri (Wamen) secara besar-besaran ketika kabinet baru terbentuk adalah kebijakan patut untuk dikritisi mengingat dalam sistem presidensial di UUD 1945 Menterilah yang berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan,” kata Bayu.
Selain itu, kata Bayu, pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana pengangkatan Wamen sifatnya adalah fakultatif yaitu dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus maka Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.
“Untuk dapat mengetahui apakah suatu kementerian membutuhkan Wamen tentunya baru dapat diketahui setelah berjalannya kabinet dalam jangka waktu tertentu,” ujar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember ini.
Ukurannya yaitu ketika kabinet telah bekerja dan dievalusi. Dari evaluasi itu baru diketahui beban kerja Menteri tertentu sudah berlebihan sehingga perlu di dukung oleh adanya Wamen.
“Tujuan pengangkatan Wamen di suatu kementerian tersebut adalah dimaksudkan untuk meringankan beban kerja berlebihan dari satu Menteri di kementerian tertentu sehingga seluruh target presiden di kementerian tersebut dapat tercapai tepat waktu,” cetus Bayu.
Menurut Bayu, pengangkatan Wamen secara besar-besaran di awal pembentukan kabinet juga lebih kental nuansa bagi-bagi kekuasaan. Dibandingkan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Hal ini terkonfirmasi karena Wamen yang diangkat Presiden mayoritas adalah dari Parpol pendukung dan relawannya saat Pemilu yang lalu.
“Padahal maksud awal pembentuk UU Kementerian Negara saat mengatur jabatan Wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan Parpol,” kata Bayu menegaskan.
Sikap Presiden yang demikian ini juga dinilai Bayu sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 oktober yang lalu bahwa perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran karena birokrasi yang ada saat dianggap terlalu gemuk. Bahkan Presiden juga menyatakan eselonisasi harus disederhanakan dari 4 eselon cukup menjadi 2 level eselon saja.
“Pengangkatan Wamen secara besar-besaran juga menyimpan bom waktu mengingat keberadaan wamen tidak selalu akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja suatu kementerian melainkan justru berpotensi menimbulkan matahari kembar kepemimpinan di suatu kementerian, apalagi jika Menteri dan Wamennya berasal dari Parpol yang berbeda. Alih-alih mengefektifkan kinerja kementerian adanya persaingan perebutan pengaruh antara Menteri dan Wamen justru membahayakan soliditas kabinet dan membuat presiden sibuk dan habis waktu untuk mengurus konflik dalam kabinet dibandingkan fokus melayani kepentingan publik,” pungkas Bayu.
Berikut ini nama-nama calon wamen Kabinet Indonesia Maju:
1. Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama Mining Industry Indonesia): Wakil Menteri BUMN
2. Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri): Wakil Menteri BUMN
3. Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat): Wakil Menteri Luar Negeri
4. Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut): Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal): Wakil Menteri Keuangan
6. Zainut Tauhid (PPP): Wakil Menteri Agama
7. Jerry Sambuaga (Golkar): Wakil Menteri Perdagangan
8. John Wempi Wetipo (PDIP): Wakil Menteri PUPR
9. Surya Tjandra (PSI): Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang
10. Angela Tanoesoedibjo (Perindo): Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Wahyu Sakti Trenggono (Pengusaha/Bendahara TKN): Wakil Menteri Pertahanan
12. Budi Arie Setiadi (Ketum Projo): Wakil Menteri Desa dan PDTT.(dtc/ziz)