Surabaya (KN) – Berbagai tindakan dilakukan Pemprov Jatim agar produksi pangan meningkat. “Optimalisasi penerapan sarana produksi tanaman, penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu dan pengamanan tanaman dan melakukan pembenahan tata niaga yang meliputi peningkatan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan kelembagaan bulog.” Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 bertemakan “Percepatan Pencapaian Swasembada Tujuh Komoditas Pangan Strategis (Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging Sapi, Bawang Merah, dan Aneka Cabai) di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa(16/2/2016).
Ia menuturkan, ketersedian kebutuhan Pangan Jawa Timur pada tahun 2015 cukup bagus. Dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton. Angka tersebut mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebanyak 43,3 juta jiwa dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebanyak 114 kg/kapita per tahun. Selain padi, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton. ” Hanya kedelai yang mengalami defisit yakni sebesar 46,9 ribu ton,” ucapnya.
Kontribusi komoditas pangan Jawa Timur sangat strategis terhadap nasional. Komoditas beras berkontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional, jagung berkontribusi 40,37 persen kebutuhan nasional, gula berkontribusi 49,69 kebutuhan nasional, cabai rawit berkontribusi 32,53 persen kebutuhan nasional, daging sapi berkontribusi 21,40 persem kebutuhan nasional dan bawang merah berkontribusi sebesar 24,10 persen kebutuhan nasional.
“Meskipun mengalami defisit, untuk kedelai tetap memberikan kontribusi 38 persen terhadap kebutuhan nasional. Dengan kondisi seperti itu, harus ada komitmen kepala daerah untuk meningkatkan produktifitas kedelai,” jelasnya.
Menurut Saifullah Yusuf, ada berbagai permasalahan yang menyebabkan komoditas pangan produktifitas belum maksimal, diantaranya konversi lahan kepemilikan lahan yang sempit, masih menggunakan alat teknologi tradisional, industri yang belum berkembang, lemahnya kelembagaan petani, kapasitas kelembagaan yang beragam.
Kemudian sulitnya petani mendapatkan pinjaman, lemahnya sistem produksi dan distribusi benih, tingginnya kerusakan jaringan irigasi, tingginya biaya produksi dan transportasi dan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Harus ada komitmen agar pembangunan kawasan pemukiman tidak dilakukan di lahan pertanian karena menyebabkan lahan tanam semakin menyusut,” ujarnya. (yo)