Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim serius dalam mengatasi ketimpangan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Pengurangan – ketimpangan ini diantaranya dilakukan dengan meningkatkan sinergiantara Pemprov Jatim dengan kabupaten/kota, mendorong perkembangan kelas menengah karena indeks GINI sangat sensitive terhadap perubahan di kelas menengah, serta pertumbuhan inklusif dimana kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat membacakan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019-2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, di Surabaya, Rabu (12/6/2019).
Menurut Gubernur, Pemprov Jatim akan bekerja lebih keras lagi dalam menanggapi masalah pemerataan kualitas ini. Untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, diupayakan melalui penyebaran dokter – dokter spesialis, menugaskan dokter – dokter muda yang tersedia untuk bekerja di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, serta peningkatan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang layak hingga kewilayah perdesaan.
“Ini dilakukan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, utamanya di daerah-daerah kepulauan. Selain itu juga dilakukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat utamanya di wilayah pelosok desaakan pentingnya kesehatan,” jelas Khofifah, sapaanlekat GubernurJatim perempuan ini.
Sebagai upaya pemeratan mutu pelayanan pendidikan, lanjutnya, Pemprov Jatim me mpunyai program – program prioritas antara lain program pendidikan gratis dan berkualitas, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta perluasan akses pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan SekolahPengampu Kepengasuhan Siswa Berbasis Pesantren.
“Sekolah pengampu berbasis pesan tren ini bertujuan untuk memberikan kepengasuhan bagi anak – anak petani, nelayan, yatim piatu, atau yang ditinggal orang tua sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” katanya.
Terkait pelayanan kesehatan gratis utamanya untuk masyarakat miskin, lanjutnya, Pemprov Jatim melaksanakan tiga jaring pelayanan kesehatan secara gratis yaitu melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Jaring pertama, Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari kab/kota sebagai jaring kedua, serta sebagai jaring ketiga Pemprov Jatim menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin yang belum tercover oleh jaminan kesehatan apapun baik jaring kesatu dan kedua.
“Jaring ketiga ini diutamakan untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut secara gratis,” jelasnya.
Sementara itu terkait program kesehatan gratis berkualitas atau ‘Tis Tas’, Khofifah mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan baik di pedesaan maupun di perkotaan dilakukan akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI setelah memenuhi standar akreditasi.
Di Jawa Timur sendiri hingga Februari 2019 Puskesmas yang sudah terakreditasi sebesar 96 persen atau sebanyak 933 Puskesmas dari 968 Puskesmas yang ada Adapun untuk pelayanan kesehatan lanjutan pada Rumah Sakit (RS), dari 380 RS sudah terakreditasi sebanyak 83,18% atau sejumlah 316 RS.
“Pembinaan dan pengawasan tetap dilakukan untuk menjamin kesinambungan upaya peningkatan mutu pelayanan agar semakin berkualitas,” pungkasnya. (KN01)