Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pemkot Surabaya memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Anggaran sebesar Rp52 miliar yang dipatok pada APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2018 itu dipergunakan untuk pengadaan komputer di SDN dan SMPN. Tentu saja dengan pengadaan komputer itu, maka pelaksanaan UNBK bisa dijalankan dengan baik.Namun tidak demikian dengan SD atau SMP swasta. Anggaran Rp52 miliar itu tentu tak menyentuh pengadaan komputer untuk sekolah swasta. Untuk melaksanakan UNBK, sekolah swasta yang dinilai mampu, tentu melakukan pengadaan sebagian komputer. Berbeda dengan sekolah swasta yang tak mampu, maka komputer sebagai syarat UNBK itu harus dilakukan dengan menyewa. Padahal nilai sewanya juga mahal untuk pengadaan komputer bagi tiap muridnya.
Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti. Menurut dia, jika pengadaan komputer itu hanya untuk menunjang sekolah negeri saja. Artinya, apa yang dilakukan pemkot itu belum menyentuh seluruh pendidikan di Kota Surabaya. Padahal, Kota Surabaya sudah lama menggaung-gaungkan wajib belajar 12 tahun (sebelum SMA/SMK pengelolaannya diambil alih provinsi). Apakah ini bisa disebut Pemkot Surabaya sudah adil?
“Seharusnya pengadaan itu juga untuk sekolah swasta, tidak hanya negeri. Kalau hanya negeri yang diperhatikan, sementara swasta dibiarkan melakukan pengadaan atau sewa sendiri komputernya, sama saja pemerintah tak berpihak pada pendidikan. Apalagi digaungkan jika anggaran pendidikan Surabaya ini sudah memenuhi target nasional. Kasihan sekolah swasta yang tak mampu untuk menyewa, bagaimana murid-murid mereka bisa melaksanakan UNBK sesuai ‘perintah’ pusat?” tanya Reni.
Hal ini harus dipikirkan agar penyelenggaraan pendidikan di Surabaya bisa adil dan merata. Jangan hanya kepedulian pemerintah tertuju pada sekolah negeri saja. Sekolah swasta juga harus mendapat dukungan dari pemerintah. (KN01/KN03)