Surabaya (KN) – Prkatik makelar surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk melayani kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, sangat merugikan. Untuk mencegahnya, pemkot harus turun tangan menertibkan praktek percaloan itu.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga harus mendata warganya yang benar-benar masuk kategori keluarga miskin (Gakin) secara benar. Tujuannya agar kucuran dana pemerintah untuk Gakin benar-benar tepat sasaran diperuntukan bagi warga yang sangat membutuhkan.
Sementara, makelar SKTM yang berkeliaran di RSUD dr M Soewandhie untuk meraup keuntungan pribadi, tak pernah berhenti. Apalagi sasarannya adalah keluarga yang benar-benar mampu namun enggan mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan. Antara warga yang memanfaatkan hal itu dengan makelar SKTM, benar-benar tak terpuji dan harus segera dibrantas.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkur Rochman meminta, Pemkot harus segera mengatur data Gakin. Pemkot bisa membuat database Gakin yang ada di Bapemas KB dan Dispenduk Capil. Data itu bisa dikoneksikan di tingkat kelurahan dan institusi yang selalu berhubungan dengan Gakin. Sehingga saat ada warga yang mengaku Gakin, akan mudah dideteksi.
“Biasanya saat ada pendataan Gakin, warga malu mengakuinya. Warga akan menghindar jika dia bukan Gakin. Namun jika ada bantuan dana untuk Gakin, seluruh warga tidak punya rasa untuk mengaku sebagai Gakin. Tujuannya agar bisa menikmati bantuan tersebut,” jelas Fatkur.
Namun dengan pengaturan data Gakin, jelas akan membantu Pemkot Surabaya dalam hal mengurangi penggunaan dana Gakin yang tidak tepat sasaran. Semakin banyak warga yang mengaku Gakin, maka semakin besar beban Pemkot untuk merawatnya. Pemkot juga harus segera membuktikan dan menindak tegas ulah makelar itu.(Jack)