KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Pemkot dan Polres KP-3 Turun Telusuri Penyunatan Dana PSK dan Mucikari

Surabaya (KN) – Setelah mencuat diberbagai media massa kabar Dugaan penyunatan anggaran bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari oleh oknum pengurus RW di kawasan Tambak Asri Surabaya atau yang dikenal Kremil itu, membuat telinga pejabat Pemkot Surabaya panas.Apalagi ada tudingan jika Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Supomo terkesan ‘melindungi’ oknum. Bahkan ada kabar, jika penyunatan uang itu juga diketahui Kadinsos. Namun didiamkan. Akibat dugaan penyunatan itu, informasinya membuat Polres KP-3 turun tangan untuk menindaklanjuti, agar persoalan ini tidak membuat warga resah. Tim itupun langsung diturunkan.

“Beberapa hari lalu itu, saya memang ada acara cangkuran dengan Polres KP-3 di wilayah Bangunsari. Intinya masukan dari warga, psk, mucikari, pengurus kampung, kita tampung semuanya. Untuk masalah ini, akan didalami apa memang ada seperti itu. Masukan itu, akan diricek secara menyuluruh. Apakah memang ada atau tidak,” ujar Sumarno Kepala Bakesbang Limas Kota Surabaya, Minggu (30/12).

Upaya menampung aspirasi dari masyarakat itu, sebagai langkah penegakan perda atau menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan lokalisasi.

“Arahnya tetap untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai ada isu, atau lembaga yang menjadikan pemicu seuatu yang tidak sinkron yang akhirnya tidak mau menerima. Langkah ini, adalah lebih baik daripada membiarkan. Pastinya, Pemkot akan selalu berkoordinasi dengan Polres KP 3,” imbuhnya.

Disinggung lebih detail soal dugaan penyunatan benar adanya atau tidak, Sumarmo menegaskan jika Bakesbang Linmas tidak ada kaitannya secara teknis untuk masalah tersebut.

“Yang sifatnya teknis kita tidak ikut. Itu urusan Dinsos, Asiten IV, Pemprov dan Kesra. Di kita, tidak ada fokus kesana. Cuma, tempo hari kita memang ada giat di Bangunsari. Artinya setiap masukan kita tampung. Karena setiap pihak bisa saja menyampaikan sesuatu yang tidak setuju, tidak benar dan menyimpang. Padahal belum tentu kenyataan seperti itu,” urainya.

Sekedar diketahui, kasus penyunatan dana PSK dan mucikari ini mencuat lantaran janji Pemkot juga Pemprov memberikan anggaran untuk usaha setelah mereka tidak lagi bekerja di lingkungan prostitusi. Mereka mendapat kabar jika PSK mendapat tali asih Rp 3 juta. Sedangkan untuk mucikari mendapat tali asih sebesar Rp 10 juta. (anto)

Namun infrmasi yang dihimpun, Kenyataanya, dana itu disunat oknum. (red)

 

Ilustrasi uang pungli

Related posts

Menhan RI kunjungi Prajurit TNI Konga XXIII-J/Unifil di Lebanon

kornus

Tutup Latsar CPNS Golongan III, Gubernur Khofifah Pesankan ASN Harus Miliki Loyalitas Tunggal Tegak Lurus kepada NKRI dan Berprinsip Melayani

kornus

Fraksi PDIP Dorong Pemprov Jatim Susun Grand Design Pariwisata untuk Dongkrak PAD

kornus