Jakarta, mediakorannusantara.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai nol persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.25/7
Penegasan tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo menanggapi rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,21 juta orang dibandingkan pada September 2024.
Prasetyo menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, masyarakat, serta sektor pendidikan dinilai penting untuk mendorong lahirnya lapangan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha, terutama di kalangan generasi muda.
Mensesneg menambahkan pemerintah terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar pencari kerja menjadi pencipta kerja.
“Ini juga pekerjaan rumah yang tidak mudah karena mengubah cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan, ini harus mulai kita juga geser, terutama generasi generasi muda, adik adik, kita mendorong betul menciptakan potensi-potensi supaya sebanyak banyaknya,” ujar Prasetyo.
“Kita ini adalah negara yang kalau dilihat dari presentasi kita itu masih sangat rendah warga negara kita menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Prasetyo mengatakan bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menopang kelompok masyarakat rentan, seperti lansia yang hidup sendiri maupun warga yang secara fisik tidak mampu bekerja.
“Ini tentunya harus ditopang oleh negara,” ujarnya. ( wa/ar)