Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Pemerintah melakukan perampingan organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Uniknya, perampingan dilakukan pemerintah 2 kali dalam waktu tak sampai 2 bulan. Hal itu tampak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2019 yang diubah menjadi Perpres Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud.
Dua Perpres itu menunjukkan perubahan signifikan. Perpres 72 memiliki 7 Dirjen, yaitu:
1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
5. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Pendidikan Tinggi;
7. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Sementara Perpres 82 mengubahnya menjadi 5 Dirjen, yaitu:
1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
Selain itu, pemerintah juga memangkas 5 posisi staf ahli menjadi hanya 1 staf ahli. Berdasarkan Perpres 72, posisi staf ahli yaitu:
1. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter;
4. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Staf Ahli Bidang Akademik.
Nah di Perpres baru, Jokowi hanya mempertahankan 1 staf ahli yaitu Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.(dtc/ziz)