Jakarta, mediakorannusantara.com – Pemerintah akan menerapkan solusi hibrida dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini akan mengombinasikan pembangunan fisik dengan pendekatan alami seperti penanaman mangrove, yang disesuaikan dengan kondisi geografis di setiap wilayah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Kami ingin menghadirkan solusi yang terintegrasi, yaitu kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, dengan solusi yang lebih alami seperti mangrove,” ujar AHY.
Menurut AHY, tidak semua kawasan pesisir Pantura memerlukan intervensi tanggul laut raksasa. Pembangunan akan disesuaikan dengan tingkat kerentanan setiap daerah, termasuk laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan risiko banjir rob.
“Ada wilayah yang kondisi ‘land subsidence’-nya sudah sangat buruk, sehingga mau tidak mau harus ada tanggul laut. Namun, ada juga yang masih bisa diatasi dengan penguatan tanggul pantai,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kawasan yang kondisinya belum terlalu parah, penanaman mangrove dinilai menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat pesisir.
“Untuk daerah yang tidak terlalu parah, justru solusi mangrove bisa lebih bagus, efektif, dan efisien. Jadi, akan ada kombinasi seperti itu,” tambah AHY.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa proyek proteksi Pantura ini esensial untuk menyelamatkan masyarakat pesisir dari ancaman bencana.
“Selain itu, kita juga ingin melindungi berbagai kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus yang banyak terdapat di Pantai Utara Jawa,” pungkasnya. ( wa/ar)