Jakarta, mediakorannusantara.com – Pemerintah menganggarkan Rp549,9 triliun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun,” ujar Airlangga.
Anggaran perlinsos tahun 2027 tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2026 yang tercatat Rp508,2 triliun.
Berdasarkan paparan Airlangga, dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan sepanjang tahun 2026.
Adapun kebijakan perlinsos 2027 mencakup penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dengan memanfaatkan DTSEN serta digitalisasi bantuan sosial.
Pemerintah turut merencanakan percepatan graduasi melalui sinergi program pemberdayaan dan Sekolah Rakyat, serta memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai siklus hidup.
Airlangga merinci rencana pemanfaatan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya program PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako bagi 17,8 juta KPM, atensi sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang, bantuan iuran JKP bagi 74,8 juta orang, serta subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20,097 juta kiloliter.
Pemanfaatan anggaran juga ditujukan untuk layanan pendidikan melalui PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Pada sektor layanan kesehatan, anggaran dialokasikan untuk program PBI JKN bagi 96,8 juta peserta serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.
Selain itu, belanja perlinsos dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur.
“Untuk itu, data yang akurat menjadi penting, di mana Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS menjadi dasar untuk periode ke depan,” kata Airlangga.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Pembiayaan anggaran tahun 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, turun dari rencana pembiayaan APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.
Belanja negara tahun 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
Pendapatan negara tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dibandingkan estimasi APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.(wa/an)