Surabaya (KN) – Kalangan DPRD Jatim mengapesiasi pemberian gelar pahlawan kepada tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Alm. K.H.R. As’ad Syamsul Arifin oleh pemerintah.
“Ini harus disambut positif pemberian gelar pahlawan kepada tokoh Alm. K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, ini membuktikan bahwa negara telah menghargai dan mengakui bahwa peran ulama dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI) dan mengusir penjajah di Indonesia,” tegas Anggota DPRD Jatim, M. Eksan di DPRD Jatim.Eksan mengakui, bahwa Kyai As’ad ikut perang fisik dengan bergabung pasukan hisbullah. Dalam perang 10 November 1945, pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Situbondo tersebut mengirim 100 santrinya.
“Meski saya tidak kenal dan pernah ketemu. Melalui buku dan media, Kiyai As’ad ikut peran aktif dalam membela kedaulatan negara,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Dijelaskannya, dengan diberinya gelar pahlawan kepada Kyai As’ad, maka digelar napak tilas dari Ponpes Raudlatul Ulum, Sumberwringin sampai Garahan, Jember untuk mengusir Jepang. Dengan negoisasi dan supranatural Kyai As’ad, Jepang akhirnya mau meninggalkan Garahan yang merupakan markas penjajah tersebut.
Dengan adanya sejarah baru terhadap peran kyai, dapat dijadikan inspiratif leader. Kemerdekaan bukan berarti tidak berkarya lagi, tetapi harus merawat, mengisi, dan memajukan pembangunan bangsa. Generasi muda harus dapat berkiprah dari berbagai sisi demi kemajuan bangsa.
Ia menambahkan, saat ini masih ada 163 kyai yang belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas jasa-jasanya mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Paskah ditetapkan hari santri oleh pemerintah. (rif)