Surabaya (KN) – Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mengambil langkah tegas terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan Pasar Turi Baru. Bahkan Pemkot terkesan membela investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP) dengan dalih penyerahan lahan kepada investor telat.Walikota Surabaya Tri Rismharini saat ditanya sanksi keterlambatan selalu berkilah, bahkan pernah mengaku Pemkot juga bersalah. Selain itu, Pemkot masih menungu hasil aaudit badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP). Hasil audit ini penting karena dibutuhkan sebagai acuan penetapan sanksi tidaknya kepada PT Gala Bumi Perkasa.
“Nanti hasil dari BPKP itu yang saya gunakan untuk melangkah supaya saya tidak menyalahi perjanjian kerjasama,” ujarnya.
Pembangunan Pasar Turi Baru sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Sudah beberapa kali molor dari target penyelesaian. Mestinya Pasar Turi Baru rampung pada Februari 2014. Namun karena belum selesai, Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan perpanjanga waktu higga 10 April. Terakhir, investor menyatakan akan menyelesaikan pembangunan paling lambat Oktober 2014.
Wakil ketua Komisi B DPRD Surabaya Tri Setijo Puruwito menilai Pemkot tak punya taring untuk menindak PT GBP. Pemkot selama ini seolah-olah memihak kepada investor. Padahal mestinya pemerintah membela kepentingan pedagang. Sebab, selama ini pedagang kerap dirugikan dengan dipaksa membayar lunas pembelian stand sementara pembangunan belum selesai.
Politisi asal Fraksi PKS ini meminta Pemkot tidak lagi memberi toleransi kepada investor. Menurutnya, sudah saatnya bersikap tegas supaya pembangunan Pasar Turi Baru dikebut. Jika terus menerus tidak tegas bukan tidak mungkin pada Oktober nanti pembangunan Pasar Tradisional semi Modern itu molor lagi.
“Sampai saat ini yang paling dirugikan pedagang, mereka membayar lunas, mengorbankan segala yang dimiliki untuk stand supaya bisa berjualan,” jelasnya.
Ia pesimis pembangunan pasar delapan lantai itu bisa tuntas pada Oktober nanti. Dari progress saat ini, dengan sisa waktu sekitar tiga bulan kemungkinan besar belum bisa ditempati. Hal ini karena material yang ada belum tersedia yang berpengaruh pada pengerjaan proyek.
Menurutnya, dengan keterlambatan lebih dari satu kali, selayaknya investor memberikan kompensasi kepada pedagang. Pemkot bisa berperan meminta kepada investor agar mengeluarkan uang kompensasi kepada pedagang. Tetapi yang terjadi, pemkot seperti macan ompong. “Kalau ditempat-tempat lain ada keterlambatan diberikan kompensasi, entah dalam bentuk apa semisal pemotongan biaya stand, kalau ndak ada sanksi terus ndak ada kompensasi investor keenakan,” tandansya. (anto)