Surabaya (KN) – Sebanyak 73 keluarga di Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya telantar. Mereka adalah warga pemilik rumah yang berdiri diatas lahan seluas 10 hektar yang baru-baru ini dieksekusi. Saat ini, puluhan warga itu tinggal di tenda-tenda darurat yang didirikan seadanya.Salah seorang warga, Bu Mul mengaku tinggal di tenda sederhana seperti di tempat penampungan sementara. Tenda tersebut tidak layak dipakai, selain hanya menggunakan terpal yang berlubang, juga tendanya terbuka. Sehingga ketika hujan mengguyur, tenda tersebut tidak bisa melindungi mereka dari air hujan.
“Yang tergusur ada 73 KK (kepala keluarga), 69 warga Surabaya, empat sisanya orang luar Surabaya,” ungkapnya saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (22/1/2015).
Bu Mul mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar warga harus berjuang sendiri. Termasuk juga untuk mandi dan makan harus numpang di rumah warga sekitar. Sebab, bantuan MCK (mandi, cuci, dan kakus) sudah ditarik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 18 Januari lalu. Selain MCK, bantuan berupa tandon, tempat sampah juga diambil.
“Kita sekarang serba kesusahan, tandon, tempat buang air kecil, tempat sampah, kiriman air dari Pemkot sudah tidak ada lagi, terpaksa kami harus numpang ke warga,” terangnya.
Menanggapi keluhan warga itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana meminta kepada Pemkot Surabaya segera merelokasi warga ke tempat yang lebih layak. Pasalnya, jika dibiarkan tetap tinggal di tenda darurat, maka kesehatan warga terutama anak kecil terancam. Apalagi saat ini musim penghujan rentan penyakit.
“Tenda tebuka, bagi anak kecil tidak sehat. Toilet tidak ada jambannya, itu persoalan. Dua toilet portebel yang disediakan Pemkot tidak dipakai, karena warga tidak tahu caranya, mereka akhirnya numpang di rumah warga. Keberadaan mereka sudah satu minggu lebih, kasihan tidak segera tertangani,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini memandang Pemkot Surabaya lamban menangani warganya. Mestinya, warga tersebut segera direlokasi ke rumah susun (rusun) terdekat. Sehingga mereka tidak terlantar. Saat ini, kondisi mereka cukup memprihatinkan. Tidak sedikit warga mulai terserang penyakit.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, tidak semudah itu masuk rusun. Pasalnya, ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya harus tercatat sebagai warga Surabaya. Dari jumlah yang ada, hanya 51 KK yang ber KTP Surabaya.
Selain itu, harus mengisi formulir yang menyatakan bersedia menempati rusun, tidak memiliki rumah, dan sanggup membayar sewa. Menurunya, masuk rusun tidak gratis. Harus membayar uang sewa yang sudah ditentukan oleh pengelola. “Yang pasti, uang sewanya terjangkau dengan keuangan warga, rusun yang tersedia saat ini di Siwalankerto dan Romokalisari, rusun-rusun terdekat sudah penuh,” terangnya. (anto)