KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim Nasional

Partai Golkar Desak Pemerintah Setujui Perpanjangan Jabatan Kepala Desa di Indonesia

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Partai Golkar pasang badan untuk mendukung aspirasi kepala desa di Indonesia dalam rangka memperjuangkan kesejahteraannya salah satunya dengan mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menyetujui perpanjangan jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal aspirasi para kepala desa, utamanya soal masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Hal itu diungkapkan pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI setelah dirinya usai turun langsung ke dapilnya yakni di Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Tulungagung) dimana  pria yang akrab dipanggil cak Sar ini dicurhati oleh para kepala desa.

“Aspirasi kepala desa tersebut harus dilakukan melalui perubahan UU no 6 tahun 2014. Masuk akal bila masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun,” kata Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, jabatan kepala desa berbeda dengan jabatan politis seperti bupati, gubernur atau presiden. Jabatan kepala desa lebih pada fungsi pelayanan ke masyarakat.

Terlebih, lanjut Sarmuji, setiap pemilihan kepala desa sebenarnya membuat polarisasi di warga dan perlu waktu untuk membuat kondusif kembali.

“Jangan disamakan dengan jabatan presiden, gubernur atau bupati. Jabatan kepala desa lebih banyak ke fungsi pelayanan ke masyarakat saja, bukan tempat berkumpulnya kekuasaan yang bisa mengatur semua hal. Karena lebih ke fungsi pelayanan, wajar jika membutuhkan kestabilan,” tegasnya.

Ketua Umum KAUJE ini menegaskan akan mengawal aspirasi para kepala desa di DPR RI. “Saya siap mengawal aspirasi kepala desa agar usulannya menjadi bagian dari pembahasan Perubahan UU no 6 tahun 2014 tentang desa,” pungkas Sarmuji.

Ribuan Kepala Desa (Kades) seluruh Indonesia menggelar aksi di gedung DPR RI. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang 06 Tahun 2014 dengan menuntut perpanjangan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (KN01)

 

Related posts

BUMN Pasok 3,7 Juta Liter Migor dalam Operasi Pasar

Persebaya Dapat Harga Khusus Sewa Gelora Bung Tomo

kornus

BNPB Jatim: Waspadai Bencana Hidrometeorologi