KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Pansus LKPJ DPRD Jatim Kritisi Kinerja Dinas Sosial

Surabaya (KN) – Ketua Pansus LKPj, Aida Fitriati di DPRD Jatim, Jumat (17/4) mengatakan, salah satu SKPD yang kinerjanya tak optimal adalah Dinas Sosial. Contohnya, dalam pengentasan masalah sosial, program Dinsos hanya mampu mengenai sasaran sekitar 4 persen. Dari 1.181.000 orang penyandang masalah sosial di Jatim, hanya sebanyak 4.885 orang saja yang mendapatkan bantuan.

Meski demikian, Aida memahami betul mengapa program tersebut tidak berjalan dengan baik. Alasan utamanya adalah persoalan dana. Menurutnya, dana yang dimiliki oleh Dinsos sangat kecil, sedangkan cakupan wilayah yang harus menjadi sasaran program itu sangatlah luas. “Dinsos ini ternyata juga harus membantu hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan dana yang berasal dari kabupaten/kota itu tidak ada,”ungkap Aida.

Oleh karena itu, Aida mendesak Pemprov Jatim segera melakukan sinkronisasi dengan pemkab/pemkot terkait. Tujuannya, untuk membuat program itu berjalan lebih optimal. Tentunya hal ini juga akan meringankan tugas dari Dinsos, sehingga Dinsos nanti tidak dianggap memiliki kinerja yang kurang memuaskan,” ujarnya.

Lalu SKPD lainnya yang juga dianggap memiliki kinerja kurang maksimal adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat. Aida berpendapat, program-program Bapemas seperti Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) masih kurang bisa menyentuh masyarakat. “Makanya, dengan memberikan penilaian semacam ini, kami harap baik Dinsos maupun Bapemas bisa memperbaiki kinerja mereka kedepannya,” ujarnya.

Anggota Pansus DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mengatakan laporan kinerja Dinsos Jatim sangat ironis dikarenakan angka di dalam laporan tersebut hanya Copy paste, bahkan ada selisih angka pada salah satu Program ternyata tidak mengubah jumlah totalnya, jumlah totalnya mulai tahun 2012 sampai 2014 sama.

Kodrat menegaskan, namanya bekerja setiap tahunnya pasti ada perubahan dan peningkatan, apalagi anggaran yang diberikan juga setiap tahunnya meningkat, untuk program peningkatan pelayanan sosial panti alokasi anggaran yang diberikan tahun 2014 sebesar 43.803.754.000 dengan realisasi Rp 42.237.688.552, tapi laporan kinerjanya tidak ada perbedaan 1 angka pun, sangat ironis atau mungkin tidak ada kerja dari SKPD tersebut.

“Temuan ini akan disampaikan ke gubernur, dan terkait rekomendasi apa yang akan diberikan oleh Pansus terhadap Dinsos Jatim, masih dalam pembahasan,” tuturnya. (red)

Related posts

Perangi Pandemi Covid-19, Persada Akmil 92 Peduli Pandemi Bantu Masyarakat Kurang Mampu

kornus

Wagub Emil Tinjau Vaksinasi di STAI Hasan Jufri Bawean

kornus

Persiapan Peringatan Hari Pahlawan di Surabaya Smakin Matang

kornus