Gubernur Jatim menghadiri serta buka Rakor Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di Hotel Mercure Surabaya
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pendidikan double track SMA dilakukan untuk mengisi kekosongan terhadap proses industrialisasi di Jatim. Kekosongan tersebut antara lain terlihat dari adanya sekitar 90 ribu peluang kerja di Jatim yang tidak bisa diisi karena kompetensi.Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Rapat Koordinasi Kepala SMA Negeri dan Swasta se-Jatim Tahun 2018, di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (23/4) pagi.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pemprov melalui Dinas Pendidikan Prov. Jatim dengan Dewan Pendidikan mengambil double track sebagai solusi, yang di dalamnya terdapat link and match antara pendidikan dengan lowongan tenaga kerja.
“Penerapan konsep double track untuk menghadapi pertarungan global dan mengisi tenaga kerja di industri merupakan pengambilan keputusan penting,” ujar Pakde Karwo.
Dijelaskan, pengembangan pendidikan double track menjadi salah satu fokus Pemprov Jatim pada tahun 2018, sejalan dengan tagline pengembangan SDM berdaya saing. Konsep ini merupakan langkah konkrit pemprov untuk meningkatkan sumber daya manusia sekaligus mengatasi pengangguran.
“Double track pada SMA juga sebagai solusi mengatasi permasalahan siswa lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya, sambil menambahkan double track dilakukan baik pada jalur formal maupun non formal.
Tambahkan Pendidikan Vokasional
Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan penerapan double track dilakukan dengan menambahkan kurikulum kompetensi di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional. Adapun keahlian yang diberikan seperti bidang teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agro teknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukkan.
“Begitu lulus dari double track ini, para siswa SMA akan mendapatkan sertifikat dari BSN. Jadi, saat mereka tidak bisa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi bisa bekerja sesuai keahlian yang dimiliki,” kata orang nomor satu di Jatim ini sambil menjelaskan bahwa pendidikan adalah human investment untuk jangka panjang.
Sementara itu, untuk non formal dilakukan melalui penyelenggaaan BLK berstandar internasional, SMK Mini dan Bosda Madin.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Prov. Jatim, SMAN di Jatim terdapat 423 unit terdiri dari 379 akreditasi A, 30 akreditasi B, 2 akreditasi C, dan 12 belum terakreditasi. Sedangkan SMA Swasta di Jatim sebanyak 1.109 unit yang terdiri dari 294 akreditasi A, 438 akreditasi B, 90 akreditasi C, dan 287 belum terakreditasi.
Selain program double track pada SMA, Pemprov Jatim juga telah mengembangkan sekolah khusus membangun karakter wawasan kebangsaan pada SMAN Taruna Nala di Malang dan SMAN Taruna Angkasa di Madiun.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Purwadi Sutanto mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang memulai dengan pendidikan double track pada SMA.
“Ini program yang luar biasa. Jatim selalu paling depan dan dari tahun ke tahun menjadi benchmark dalam berbagai bidang termasuk pendidikan,” pujinya.
Sementata itu, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Saiful Rachman, MM, MPd melaporkan, Jatim merupakan provinsi yang telah melakukan pertama kali 100 persen UNBK di Indonesia. Untuk SMA se-Jatim juga telah melaksanakan 100 persen Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBN-BK).
Rakor ini diikuti sebanyak 430 Kepala SMA se-Jatim dengan tujuan finalisasi penyusunan SOP kesiswaan dan tata tertib siswa, penyusunan Rencana Kerja Sekolah/RKS dan usulan revisi SE Gubernur Jatim. (KN01)