Surabaya (KN) – Pasukan Pelaksanaan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Provinsi Jatim Tahun 2017 diminta agar melakukan check dan rechek terhadap kendaraan dan personilnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemberian layanan kepada masyarakat.Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi Inspektur Upacara Gelar Pasukan Pelaksanaan dan Pengamananan Angkutan Lebaran Terpadu (P3ALT) Provinsi Jatim Tahun 2017/1438 H di depan Kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, Senin (12/6/2017) pagi.
Check dan recheck pasukan yang terdiri dari gabungan personil Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, TNI dan Polri, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, terutama agar dilakukan mulai tanggal 15 Juni – 11 Juli 2017 atau H-10 sampai dengan H+5, jadwal resmi dalam pelaksanaan dan pengamanan angkutan lebaran tahun 2017. Namun demikian, diingatkannya, pelayanan terbaik tetap harus diberikan pada hari-hari di luar tanggal tersebut, sebagai wujud kehadiran pemerintah di masyarakat.
Ditambahkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan check dan recheck tersebut, antara lain semua persyaratan kelaikan jalan, kondisi kendaraan, kondisi pengemudi, serta personil pelayanan, baik pada transportasi laut, udara, maupun darat, termasuk kereta api.
Pemprov Jatim, lanjutnya, sangat menggantungkan pemberian layanan ini kepada P3ALT ini karena menjadi manifestasi kehadiran perwakilan pemerintah di jalan, khusunya pada saat hari lebaran. “Citra terhadap pemerintah yang melayani terlihat dari kesiapan pasukan, terutama dipengaruhi disiplin checking terhadap kendaraan dan personilnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo, penyelenggaraan Gelar P3ALT Prov. Jatim tahun 2017/1438 H ini penting untuk memberikan jaminan pelaksanaan angkutan lebaran mudik maupun balik berjalan dengan baik serta sekaligus pemberian jaminan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. “Kepastian layanan yang baik itulah yang ditunggu masyarakat dan harus dilakukan oleh kita semua,” imbuhnya.
Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Harus Dengan Humanis
Gubernur Jatim Soekarwo juga meminta penegakan hukum atau law enforcement terhadap pengguna jalan harus dilakukan dengan cara humanis. Pada dasarnya penegakan hukum tidak perlu dengan kekerasan dan sikap anarkhis, tetapi bisa dilakukan secara humanis.
“Kepada semuanya, dalam melakukan penegakan hukum, diharapkan menggunakan pendekatan secara humanis, tetapi tetap memberikan kepastian penegakkan hukum,” tegasnya, sambil menjelaskan cara humanislah yang bisa menyelesaikan berbagai pelayanan kepada masyarakat.
Upacara Gelar Pasukan Pelaksanaan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu Provinsi Jatim Tahun 2017 ini diikuti 1 peleton anggota Denpom, 1 peleton Polrestabes Surabaya, 1 Peleton gabungan eselon IV Dinas dan UPT Dishub dan LLAJ Prov. Jatim, 1 peleton UPT/Terminal, 1 peleton Dishub Surabaya, 1 peleton Dishub Sidoarjo, 1 peleton Gabungan Dishub kabupaten/kota, 1 peleton KPLP, 1 peleton Basarnas, 1 peleton Angkasa Pura, 1 peleton PT. KAI, 1 peleton PT. Pelindo, 1 peleton PT. Jasa Raharja, 2 peleton Satuan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat. (hms).