Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dan Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi ikut menyukseskan Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2015).Dengan suasana keluarga, Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim beserta istri menerima kedatangan dua kader pendata dari Kelurahan Manyar yang melakukan Pendataan Keluarga 2015 bagi keluarga Pakde Karwo. Kedua kader tersebut didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dwi Listyawardani beserta tim dari Bappemas dan KB Kota Surabaya.
Pakde Karwo menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Pendataan Keluarga 2015. Ia menilai banyak sekali manfaat yang didapat melalui PK 2015. Materi yang dihasilkan dari hasil pendataan nantinya bisa dishare kegiatan lainnya misalkan kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, dan sebagainya.
“Ini program nasional BKKBN dalam rangka menyusun perencanaan program, implementasi, serta pengawasan untuk melakukan fungsinya. Penjelasan dari BKKBN materinya bisa dishare terhadap kegiatan lain. Manfaatnya banyak sekali,” jelasnya.
Ia menjelaskan pentingnya pengendalian penduduk dalam pembangunan. Pertumbuhan tinggi harus memperhatikan pengendalian penduduk. “Kita semua harus sadar, pertumbuhan yang tinggi akan digerogoti dengan kelahiran yang tak terkendali. Tidak ada gunanya pertumbuhan yang tinggi tapi kebutuhan makan juga tinggi dan menjadi beban. Oleh karenanya, manajemen pengendalian penduduk menjadi sama dengan manajemen pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Provinsi Jatim Dwi Listyawardani menuturkan bahwa melalui kegiatan Pendataan Keluarga, akan diketahui kondisi keluarga di Indonesia. Hal ini menjadi evaluasi kita semua. “Tak hanya sebatas data keluarga, tapi juga aspek pendidikan hingga keikutsertaan jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.
Dikatakannya, pendataan keluarga ini merupakan program nasional BKKBN yang bertujuan untuk memetakan kondisi keluarga seluruh Indonesia. Tidak hanya aspek kependudukan, tetapi juga menyangkut pendidikan keluarga. Selain itu, juga untuk mendata pasangan usia subur, apakah telah mengikuti program KB atau belum. “Pendataan akan dilakukan untuk seluruh keluarga hingga akhir Juni ini. Pendataan telah dimulai Bulan Mei dengan melibatkan sebanyak 137 kader seluruh Jatim,”jelasnya.
BKKBN mencatat kegiatan pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap 5 tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Hasil pendataan itu juga bertujuan agar tersedia database demografi, database KB.
Tersedianya database keluarga menurut tahapan Keluarga Sejahtera, serta tersedianya database anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah. (yo)