Surabaya (KN) – Paguyuban Pekerja Angkutan terminal Tambak Oso Wilangun berencana melakukan sweeping terhadap angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), jika bus yang memiliki trayek jalur pantura tidak berhenti di TOW. Sekretaris Pekerja Angkutan terminal TOW, Supari, Senin (11/3/2013) mengatakan, tindakan itu dilakukan semata-mata untuk menegakkan aturan. Pasalnya, ia menganggap Dinas Perhubungan Kota Surabaya gagal menjalankan tugasnya menertibkan SK Dirjen Perhubungan Darat dan Saran dari Ombudsmen RI yang mengubah trayek bus AKAP jalur pantura dari terminal Purabaya beralih ke terminal Tambak Oso Wilangun.
“Sweeping yang akan dilakukan oleh arek-arek suroboyo yang tergabung dalam paguyuban TOW, FPTI, KSBI dalam rangka penegakkan hukum” tuturnya.
Supari mengungkapkan, sweeping dilakukan mengacu pada rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sekitar tol. Para awakbus AKAP akan diarahkan masuk terminal sesuai dengan rambu-rambu tersebut. “Di tol kan ada rambu-rambu, akan kita arahkan sesuai rambu-rambu itu” jelasnya.
Namun demikian, menurutnya pendekatan yang dilakukan oleh Paguyuban Pekerja angkutan TOW bersama elemen lainnya secara persuasive. “Akan kita beri pengertian dan penjelasan mereka, bahwa penertiban ini untuk penegakkan hukum,” tambahnya.
Supari menegaskna, terminal TOW dengan tipe A sudah semestinya diramaikan. Dengan begitu, kata Koordinator Awak Angkutan di TOW ini, terminal yang terletak di wilayah Surabaya barat ini bisa menampung masyarakat yang datayang dari berbagai daerah. Ia menengarai berlarut-larutnya persoalan TOW karena ada permainan (kolusi0 antara aparat Dishub Kota Surabaya dengan Pengusaha bus AKAP.
“Kenapa ini (SK Dirjen Perhubungan Darat) tidak dilaksanakan, itu karena permainan Dishub Surabaya dan pengusaha bus AKAP” tegasnya.
Padahal, kata Supari, SK Direjen tersebut harus dikawal bersama. Pasalnya, instruksi yang tercantum dalam SK berdasarkan hasil kajian bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jatim dan elemen lainnya. (dri)
Ilustrasi bus AKAP