Surabaya (KN) – Kekosongan jabatan direktur utama (Dirut) di 4 BUMD (badan usaha milik daerah) perusahaan milik Pemkot Surabaya akan berlangsung cukup lama. Sebab, Pejabat (PJ) Walikota Surabaya Nurwiyatno ternyata enggan untuk melantik dirut baru.Nurwiyatno mengaku tidak etis ketika jabatannya yang belum 6 bulan sebagai PJ Walikota itu melantik dirut baru BUMD milik Pemkot Surabaya. Meskipun secara aturan dirinya tidak dilarang untuk melakukan pelantikan Dirut.
“Tidak dilarang dalam aturan kalau saya melantik dirut BUMD. Namun saya memilih tidak melakukannya. Biar walikota terpilih saja yang akan melantik Dirut baru tersebut,” ujar Nurwiyatno, Kamis (26/11/2015).
Menurut Nurwiyatno, Sesuai pada UU nomor 1 tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 8 Tahun 2015,walikota/bupati/ gubernur yang terpilih pada 6 bulan awal kepemimpinannnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Dari aturan inilah Nurwiyatno mengaku menghomartinya.
“Saya tidak etis kalau membuat kebijakan strategis seperti melantik dirut yang memiliki masa tugas 4 tahun. Karenanya biar yang melantik Dirut baru tersebut dilakukan walikota terpilih saja,” ujarnya.
Dengan kepastian ini maka kekosongan dirut definitive itu akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Sebab walikota terpilih nantinya akan dilantik sekitar akhir Pebruari 2016. Setelah dilantik ia tak bisa langsung melakukan pelantikan tetapi harus menunggu selama 6 bulan sesuai aturan yang ada.
Seperti diketaui, seabanyak 4 BUMD milik Pemkot Surabaya yang saat ini tak memiliki Dirut masing-masing dirut PD Pasar Surya, Dirut RPH (rumah potong hewan), Dirut PDTS KBS (Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya) dan Dirut BPR Arta Kencana. (anto)