Malang (KN) – Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertanian Suswono karenakan kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.“Jika petani sadar politik, maka akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Terlebih kini telah diterapkan sistem otonomi daerah sehingga petani harus memilih pemimpin atau kepala daerah yang pro terhadap petani,” ujarnya saat temu wicara dengan petani se-Indonesia di Pendopo Kab Malang, Minggu (8/6/2014).
Tak hanya kepala daerah saja, kata dia, sebentar lagi juga masuk proses pemilihan presiden. “Pilihlah presiden yang pro petani. Petani harus cerdas memilih capres yang tepat,” Tegasnya.
Hal ini, lanjut dia, bisa diketahui dari visi dan misi yang diusung para calon presiden. Ia pun menyarakan agar petani mengajak diskusi dan debat para capres dan cawapres. “Gelar diskusi panel dan sampaikan aspirasi para petani. Tanyakan apa saja yang akan dilakukan jika jadi pemimpin. Kalau menang, tagih janjinya atau kalau tidak ditepati tuntut agar segera mundur dari jabatannya,” tuturnya.
Kalau perlu, lanjut dia, ajak para calon untuk membuat kontrak politik. “Kontrak politik ini perlu karena apa yang dijanjikan bisa ditagih dikemudian hari. Kalau tidak, maka bisa saja para pemimpin dan juga anggota DPR dan DPRD terpilih hanya cari uang saja,” katanya.
Ia pun mengkritisi kebiasaan petani dalam proses demokrasi. “Jangan cuma NPWP (nomer piro wani piro). Budaya seperti itu harus dihilangkan dan mulai sekarang petani harus sadar politik,” tuturnya.
Menurut dia, banyak program da kebijakan yang bisa menyejahterakan petani. Misalnya, soal alih fungsi lahan pertanian. “Alih fungsi lahan ini mejadi kebijakan pemerintah daerah. Pusat tidak bisa intervensi, jadi harus menjadi sorotan petani. Apalagi sekarang ada UU perlindungan dan pemberdayaan petani, jadi bisa jadi acuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Ia menambahkan, tak hanya sadar politik, petani kini juga harus lebih cerdik dan cerdas. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani. “Tak hanya menanam saja tapi juga harus paham konsep agribisnis dengan tanam yang tidak banyak ditanam,” katanya.
Hal ini, lanjut dia, bisa meminimalisasi dampak kerugian karena harga yang jatuh. “Kebiasaan petani kita waktu harga tinggi tanam berjamaah, waktu panen produksi melimpah, harga jatuh,” ucapnya.
Namun, jika kepala daerah punya kontrak politik dengan petani, maka kepastian harga bisa lebih terjamin. “Pemda harus turun tangan. Harga jatuh produk petani dibeli pemerintah. Ada anggaran Rp 5 miliar untuk membeli. Ini juga jadi bentuk upaya gertak pedagang agar tidak mempermainkan harga di tingkat petani dan pasar,” tukasnya. (red)