JAKARTA, mediakorannusantara.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Menteri Pertanian mengatakan pihaknya mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
“Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional sekaligus langkah memperkuat kemandirian energi,” kata Mentan ditemui usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menteri Pertanian menuturkan pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik.
Pemerintah terlebih dahulu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujarnya.
Tiga komoditas tersebut akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah.
Tebu menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol, sementara singkong dan jagung akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegas Mentan.
Menurut Menteri Pertanian, kepastian bahan baku merupakan fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol.
Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif.
Menteri Pertanian memperkirakan pembiayaan pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta.
Pemerintah akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” beber Menteri Pertanian.
Menteri Pertanian menegaskan pengembangan bioetanol juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri yang dibangun.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegas Menteri Pertanian.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya menciptakan industri, tetapi sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dalam tahap awal, Kementerian Pertanian akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.
Mentan menyebut dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelasnya.
Dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan disiapkan untuk memperkuat produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan.
Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” beber Menteri Pertanian.
Dalam penyiapan lahan, pemerintah akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas.
Lebih lanjut Menteri Pertanian menegaskan pengembangan bioetanol tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan.
Pemerintah akan terlebih dahulu mengkaji berbagai sumber lahan yang tersedia, termasuk kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.
Pelepasan kawasan hutan menjadi pilihan terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” katanya pada Senin (21/9/2026).
( wa/an)