Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya digitalisasi tata ruang dan penertiban kendaraan over dimension overload (ODOL) dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kewilayahan, Rabu (13/8/2025).
Dalam rapat tersebut, AHY menekankan bahwa pemerintah fokus pada program Integrated Land Administration and Special Planning. “Ini penting agar pembangunan tidak asal-asalan dan menimbulkan masalah tumpang tindih di kemudian hari,” ujarnya.
Digitalisasi tata ruang, yang terintegrasi dengan One Map Policy dan Satu Data Indonesia, dianggap sebagai kunci untuk perencanaan pembangunan yang matang.
Selain itu, AHY juga menyoroti isu penertiban kendaraan ODOL. Menurutnya, kerusakan jalan akibat ODOL mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dan sering kali menyebabkan kecelakaan. “Banyak korban jiwa, baik pengemudi truk maupun masyarakat umum. Kita tidak boleh lagi membiarkan ini,” tegasnya.
AHY membantah anggapan bahwa penertiban ODOL akan berdampak buruk pada ekonomi. “Data menunjukkan, dampaknya tidak signifikan. Ini hanya alasan untuk menghambat penertiban yang sudah tertunda belasan tahun,” jelasnya..
Rapat ini juga membahas berbagai agenda strategis lainnya, termasuk:
Pengembangan kereta cepat Jawa hingga Surabaya sebagai “game changer” untuk mobilitas.
Proyek Giant Sea Wall di Jakarta, Semarang, dan Demak, dengan pendekatan terintegrasi.
Revitalisasi kawasan transmigrasi melalui program 5T (Transmigrasi, Tenaga Kerja, Teknologi, Tanah, dan Transportasi).
Investigasi kecelakaan transportasi untuk mencari akar masalahnya.
Peningkatan efektivitas 40 bandara internasional untuk mendongkrak pariwisata.
Solusi pembiayaan perumahan yang inovatif, termasuk konsep Transit-Oriented Development (TOD).
Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri dan wakil menteri terkait, seperti dari Bappenas, Kementerian Perumahan, dan Kementerian Perhubungan.
Menko AHY berharap kolaborasi lintas kementerian dan daerah dapat mempercepat pembangunan yang berkeadilan. ( wa/ar)