Jakarta, mediakorannusantara.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai pekan depan.
Langkah ini diambil guna memastikan penyerapan dana yang lebih optimal dan tepat sasaran. Meski alokasi anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp335 triliun, Menkeu menegaskan akan memeriksa setiap detail anggaran untuk mengeliminasi potensi penghitungan ganda atau pengeluaran yang tidak efisien.
Dalam keterangannya di Jakarta, Purbaya menyoroti beberapa temuan dari tahun sebelumnya, seperti alokasi dana untuk pengadaan kendaraan operasional yang belum terdistribusi sepenuhnya hingga akhir tahun anggaran.
Ia menyatakan tidak segan untuk menghapus pos-pos anggaran yang dinilai tidak mendesak agar anggaran negara bisa digunakan secara lebih efektif. Berkaca pada realisasi tahun lalu, ia memproyeksikan penyerapan anggaran tahun ini kemungkinan besar tidak akan mencapai angka penuh, melainkan berkisar di angka Rp200 triliun.
Program MBG sendiri tetap menjadi prioritas pemerintah karena dianggap memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat. Berdasarkan data akhir tahun 2025, program ini telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun dari pagu Rp71 triliun, dengan nilai manfaat langsung mencapai Rp43,3 triliun yang disalurkan kepada siswa, balita, ibu hamil, hingga tenaga kependidikan.
Secara jangkauan, program ini sudah menyentuh lebih dari 56 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan melibatkan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Untuk mendukung keberlanjutan program di tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan skema pembagian anggaran yang terukur. Dari total pagu Rp335 triliun, sebesar Rp268 triliun dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara sisanya dicadangkan sebagai langkah antisipasi.
Fokus utama penggunaan dana tetap tertuju pada pemenuhan gizi nasional sebesar 95,4 persen, sedangkan sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan.( wa/at)