Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Ia menyatakan lebih memilih mengoptimalkan instrumen penerimaan negara yang sudah ada untuk mendongkrak perekonomian.
”Kalau menurut saya, [badan penerimaan] yang langsung di bawah Presiden itu, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau kita buat sendirian, nanti aneh lagi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Senin.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto telah mendelegasikan keputusan terkait BPN kepadanya. Namun, ia merasa langkah yang lebih efisien adalah meninjau dan mengoptimalkan mesin-mesin yang sudah ada di Kementerian Keuangan.
Fokus Tingkatkan Rasio Pajak
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memaparkan fokus utamanya terkait perpajakan. Ia menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mempelajari perpajakan di bawah bimbingan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Purbaya berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang selama ini cenderung stagnan. Ia menilai, peningkatan rasio pajak bisa dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.
Menggantikan Sri Mulyani
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Purbaya yakin memiliki kapasitas yang memadai untuk merealisasikan rencana-rencananya. “Saya ahli fiskal. Jadi, saya mengerti betul fiskal yang prudent seperti apa,” pungkasnya ( wa/ar)