Surabaya (KN) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa politik itu bukan soal menang atau kalah, tapi komitmen pemimpin kepada soal-soal kerakyatan. “Pilkada DKI membuktikan rakyat tidak melihat politik hanya soal transaksi dan untung rugi, tapi saya juga tidak senang kalau pengamat melihat politik sebatas kalah-menang,” kata Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas II DPP PDIP di Surabaya, Jumat (12/10/2012).
Ia mengemukakan hal itu di hadapan 1.500 peserta Rakernas II PDIP, sejumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah seperti Jokowi (pemenang Pilkada DKI), Gubernur Jatim Soekarwo, dan jajaran DPP PDIP seperti Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo. “Karena itu, saya mengingatkan Mas Jokowi bahwa politik bukan seperti kata pengamat bahwa pihak yang menang harus menyingkirkan pihak yang kalah, sebab yang penting bukan itu, melainkan komitmen kepada problem rakyat,” ujarnya.
Menurut mantan Presiden RI itu, menang dalam Pilkada, Pemilu, atau Pilpres adalah jangka pendek, karena jangka panjang yang lebih penting adalah membumikan Pancasila guna menyusun kerangka kehidupan dan batu-batu peradaban.
“Rakyat DKI sudah membuktikan Pancasila masih ada di dada mayoritas rakyat Indonesia yang mementingkan kebersamaan, toleransi, dan kebersamaan, bukan uang, karena itu para pemimpin harus merawat modal berharga itu dengan komitmen kepada rakyat,” paparnya.
Untuk itu, putri Presiden I RI Ir Soekarno itu mengingatkan pentingnya para pemimpin juga membumikan Pancasila dalam pemerintahannya, baik eksekutif maupun legislatif. “Bung Karno sudah mengajarkan kepada kita dengan Trisakti yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Para pemimpin yang berdaulat secara politik itu memiliki kebijakan anggaran untuk rakyat, bukan untuk belanja pegawai. Regulasi pun memihak rakyat,” ungkapnya.
Megawati Sindir Pemerintahan SBY
Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri juga menyinggung tentang kurang tanggapnya pemerintahan saat ini terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Salah satunya masalah ketahanan pangan.
Dalam pidato pembukaannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Imperial Ballroom, Kompleks Pakuwon Surabaya, Jumat (12/10/2012), Megawati menyinggung tak adanya penganggaran di pemerintahan saat ini untuk mengatasi masalah kekeringan di berbagai daerah. “Saya melihat banyak daerah yang kekeringan air, waduk kering, masyarakat harus menggali tanah untuk membuat sumur,” ujar Megawati Soekarno Putri.
Seharusnya, pemerintahan saat ini tanggap dengan kondisi tersebut. “Anggaran untuk mengatasi hal itu saja tak pernah dilakukan. Yang ada berpikir dan berpikir tanpa ada solusinya,” jelas Megawati.
Tak hanya itu saja, pemerintahan saat ini juga sangat mudah memberikan izin untuk pembukaan lahan. Seperti lahan sawit yang dianggap arogan karena tak bisa dilakukan tumpang sari dengan tanaman lain. “Jaman saya jadi Presiden, saya tak pernah sekalipun memerikan izin untuk pembukaan lahan dengan tanaman mono kultur, saya justru peduli dengan tanaman yang heterogen. Kalau sawit, digunakan sistem tumpang sari, pasti tanaman lain tak bisa tumbuh. Beda dengan heterogen, sangat mudah untuk dilakukan tumpang sari,” ujarnya.
Megawati juga menegaskan, jika pemerintahan saat ini tak perhatian dengan pengalihfungsian hutan secara masif. Saat ini, pemerintah hanya memikirkan keuntungannya saja, tapi tak pernah melihat kerugian yang dirasakan masyarakat dan anak cucu kita.
Untuk itu, dalam Rakernas II PDI Perjuangan yang dihadiri 1.500 kadernya, Megawati berpesan kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tetap menjaga kepentingan masyarakat. (red)