Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama ini terus fokus memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sedangkan persoalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 selalu sepakat dengan keputusan Gubernur Jawa Timur. “Jadi, pada prinsipnya Pemkot Surabaya manut terhadap keputusan Gubernur,” kata Fikser, Senin (25/5/2020).
Fikser juga memastikan bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya pada saat rapat evaluasi PSBB jilid 2 dan pada rapat koordinasi PSBB jilid 3 pada Sabtu (23/5/2020). Saat itu, Walikota Surabaya yang biasa disapa Risma itu menyampaikan rapid test dan tes swab yang digelar secara massif di berbagai kampung di Kota Surabaya.
“Kami sudah melakukan rapid test sebanyak 19.416 dan tes swab sebanyak 1.155. Bu Wali juga sudah menyampaikan kesulitan-kesulitannya seperti hasil swab yang sampai dua minggu hasilnya tidak keluar,” kata Fikser.
Selain itu, Fikser juga menjelaskan bahwa Wali Kota Risma juga telah menyampaikan kesulitannya ketika hendak mengevakuasi warga ke rumah sakit, sehingga petugas kelurahan dan kecamatan berkolaborasi dengan jajaran TNI-Polri untuk membawa mereka ke rumah sakit atau pun ke Hotel Asrama Haji.
“Jadi, berbagai upaya dan kesulitannya telah kami sampaikan semuanya. Nah, ketika ditanya rencana PSBB jilid 3, Bu Wali hanya manut,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu juga memastikan bahwa demi terus memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, pemkot membentuk Kampung Wani Jogo Suroboyo. Hal ini untuk mendorong partisipasi warga untuk bersama-sama melawan Covid-19 ini.
“Harapan akhirnya paradigma warga berubah. Ketika ada yang positif Covid-19, tidak lagi dikucilkan, melainkan bersama-sama dilindungi untuk melakukan penyembuhan,” pungkasnya. (KN01)