Jakarta (KN) – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar akan mengawasi dan mengevaluasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Menakertrans Muhaimin menjelaskan, Kementerian akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kewenangan operasional yang telah dilakukan BNP2TKI selama setahun belakangan ini, karena dirinya menemukan kasus lambatnya sistem operasional pelayanan administrasi TKI yang perlu diperbaiki segera.
Ketika Muhaimin melakukan inspeksi mendadak di kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Jl Penganten Ali No 71 Ciracas, Jakarta Timur, dia menerima keluhan dari para calon TKI yang melakukan pengurusan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan klaim asuransi. “Prosesnya sangat berbelit-belit, panjang dan rawan pungli,” kata Muhaimin, Senin (17/10/2011).
Manakertrans menjelaskan, titik yang paling rawan memang saat pengurusan asuransi. Dia menegaskan, TKI tidak boleh disulitkan dalam proses ini, jika ada pengenaan biaya tambahan saat pengurusan maka hal tersebut dianggap pelanggaran berat. Loket yang paling lama dia inspeksi ialah loket asuransi dan dia kecewa karena proses di loket ini sangat berbelit-belit.
Selain pengurusan asuransi yang terbilang rumit, Muhaimin juga menemukan adanya keluhan KTKLN. Pengurusan KTKLN mewajibkan TKI yang akan bekerja dan mengurus cuti untuk datang sendiri mengurus hal itu. Sementara waktu pembuatan KTKLN terbatas. “Kita minta supaya titik pelayanan dan tempat dikeluarkannya KTKLN diperbanyak, agar TKI tidak perlu datang langsung ke Jakarta,” ujarnya.
Atas temuan ini, akan ada pengawasan super ketat atas kinerja BNP2TKI. Bila kemudian ditemukan pungli dan aduan pelayanan rumit dari para pahlawan devisa ini dalam pengurusan dokumen tenaga kerja, Muhaimin menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan. (red/*)
Foto : Manakertrans Muhaimin Iskandar